Korupsi, Kepala Desa di Madina Sumut Ditahan

    Media Indonesia.com - 25 Agustus 2020 21:06 WIB
    Korupsi, Kepala Desa di Madina Sumut Ditahan
    Ilustrasi. Medcom.id
    Medan: Polda Sumatra Utara menahan kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, Fajar Siddik, terkait korupsi dana desa tahun anggaran 2016. Fajar pun ditetapkan sebagai tersangka. 

    "Saat ini tersangka sudah ditahan di RTP Polda Sumut," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Selasa, 25 Agustus 2020. 

    Dia mengungkap, penyidik telah melakukan gelar perkara pada Jumat, 14 Agustus 2020. Pihaknya langsung menahan Fajar pada hari yang sama. 

    Kasus berawal pada 2016 saat Desa Pasar Batahan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari ABPD Kabupaten Madina sebesar Rp78.000.000. Pada tahun anggaran yang sama, desa itu juga mendapatkan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp604.381.985.

    Baca: Korupsi Merangsek ke Desa

    Fajar Siddik, selaku Kepala Desa Pasar Batahan kemudian menetapkan Peraturan Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Madina, Nomor 2/ 2016 pada 19 September 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, dengan jumlah total Rp682.381.958.

    Dalam pelaksanaan APBDes diketahui adanya kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan, tetapi telah dilakukan penyerapan anggaran. Kegiatan fisik tersebut adalah pembangunan Gedung TPA (Taman Pendidikan Alquran) dan bangunan pelengkap, dengan biaya Rp413.210.800. 

    Pada 26 April 2018 penyidik kepolisian bersama dengan Ahli Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bangunan Gedung TPA dan bangunan pelengkap. Dari pemeriksaan disimpulkan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp215.518.584,08.

    Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan APBDes Pasar Batahan, TA. 2016, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp413.220.466,59.

    Atas perbuatannya, Fajar dijerat Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id