Ganjar Dorong Kabupaten/Kota di Jateng Tuntaskan Perda RTRW

    Mustholih - 23 Februari 2021 13:46 WIB
    Ganjar Dorong Kabupaten/Kota di Jateng Tuntaskan Perda RTRW
    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dok MI
    Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jateng segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW). Ganjar menegaskan, Perda RTRW bertujuan menciptakan iklim ramah investasi dan meminimalisasi risiko bencana alam di Jateng.

    "Ini penting, tidak hanya soal investasi. Banjir kemarin itu kan soal RTRW juga. Kalau suatu wilayah tidak dihitung betul, kemudian aktivitas pembangunan mengabaikan lingkungan, bahaya," kata Ganjar, Semarang, Jateng, Selasa, 22 Februari 2021.

    Baca: DPRD Jepara Soroti Pemkab yang Tak Serius Melaksanakan Perda

    Ganjar menerangkan, penetapan Perda RTRW merupakan amanat Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam Pasal 75 memerintahkan Pemerintah Daerah harus menetapkan Raperda RTRW  paling lama tiga bulan sejak mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang.

    Apabila melewati tenggat, kata Ganjar, penetapan Raperda RTRW bisa diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Maka RTRW daerah yang belum bisa segera diselesaikan.

    "Saya sarankan pada daerah-daerah yang RTRW-nya belum beres segera dibereskan," tegasnya.

    Baca: DPRD Sumsel Menyetujui 2 Raperda Usulan Herman Deru

    Sejauh ini, masih ada 21 kabupaten dan kota di Jateng yang belum menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng mengungkap kabupaten dan kota yang sudah memiliki Perda RTWR, antara lain, Batang, Kendal, Pekalongan, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri.

    Kepala Dinas DPMPTSP Jateng, Ratna Kawuri, menambahkan molornya Perda RTRW bisa mengganggu iklim investasi. Ironisnya, sejumlah daerah yang yang selama ini menjadi tujuan investasi, seperti Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap, justru belum menyelesaikan Raperda RTRW.

    Baca: DPRD Kota Bogor Cabut 7 Raperda Tak Relevan

    "Perda RTRW mampu membangun optimisme kinerja investasi. Sehingga, tentu saja semakin cepat. Yang jadi catatan, regulasi tidak bisa berjalan ketika daerah belum siap," ujar Ratna.

    Menurut Ratna, Pemerintah pusat memberi waktu maksimal Juni 2021 perihal Perda RTRW di seluruh daerah di Tanah Air. Ratna mengatakan kabupaten dan kota di Jateng masih punya beberapa bulan untuk menyusun dan mengesahkan Raperda RTRW setempat.

    "UU Cipta Kerja itu kan mengkompres sekian UU. Otomatis, ketika UU berubah, aturan di daerah harus menyesuaikan. Ini untuk kepastian hukum dari sisi regulasi," katanya.

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id