Kebijakan Penanganan Banjir di Kudus Dinilai Perlu Kajian Ulang

Kudus: Penanggulangan bencana alam atau banjir di Kabupaten Kudus dan kabupaten sekitarnya dinilai belum maksimal. Anggota DPRD Jateng, Mawahib Afkar, menilai indikasi belum maksimal penangan yaitu banjir yang masih kerap melanda wilayah tersebut.

"Kami pastikan, pemerintah juga sudah menyiapkan regulasi dengan segenap konsiderasinya. Namun dalam praktiknya masih saja belum maksimal," kata Mawahib, Selasa, 16 Februari 2021.



Baca: Angka Kemiskinan di Sulsel Naik

Dia menjelaskan bahkan di Jateng bencana alam seperti banjir dan tanah longsor selalu saja menjadi tradisi rutin selain erupsi Merapi yang masih selalu mengintai. Menurutnya harus dilakukan pengkajian ulang atas kebijakan secara mendesak untuk pemetaan skala prioritas.

Mawahib mengatakan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus dan sekitarnya pada awal 2021, bertubi-tubi melanda disusul bencana tanah longsor di Kecamatan Gebog. Hulu hilir banjir selama ini selalu menjadi kegelisahan masyarakat yang terlintasi genangan banjir baik antardesa antarkecamatan maupun antarkota.

"Sudah saatnya penanganan banjir hulu sampai hilir menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan dan langkah persuasif di semua tingkat pemerintah agar banjir terurai," jelas Mawahib.

Ia menganggap program desa tangguh bencana (Destana) sesuai Perka BNPB nomor 01/2012, belum tersosialisasi dengan baik hingga ke tingkat pemerintahan desa. Padahal program ini sangat baik setidaknya risiko bencana di tingkat lokal bisa diminimalkan.


 

(DEN)