Masyarakat di Jepara Serukan Penolakan Penambangan Pasir Laut

    Rhobi Shani - 31 Maret 2021 15:31 WIB
    Masyarakat di Jepara Serukan Penolakan Penambangan Pasir Laut
    Warga menolak penambangan pasir laut. Dokumentasi/ Istimewa



    Jepara: Ratusan warga yang tergabung dalam massa penolak tambang pasir laut di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara, bertekad untuk menjegal rencana penambangan. Surat penolakan juga sudah dikirim kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, Bupati Jepara, DPRD Jepara, Gubernur Jawa Tengah, KLHK, sampai Presiden RI.

    Elemen yang sudah berkonsolidasi antara lain tokoh masyarakat setempat, pemuda, Walhi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Forum Pinggir Jepara, Gerakan Pemuda Ansor, petani, dan elemen-elemen lainnya.

    "Kemarin-kemarin diisukan Balong tenang-tenang saja. Padahal kami tetap menggalang penolakan," kata Koordinator massa, Dakib, Rabu, 31 Maret 2021.

    Baca: Satu Terduga Teroris Kembali Ditangkap di Makassar

    Diketahui dalam waktu dekat ada dua perusahaan, yaitu PT Bumi Tambang Indonesia (BTI) dan PT Energi Alam Lestari (EAL), yang akan mengeruk pasir di perairan Balong.

    Luas area yang akan dikeruk adalah 3.389 hektare area sedalam 30 centimemeter. Hasil kerukan itu bakal dipakai untuk menguruk tanggul pada proyek tol Demak-Semarang.

    Dakib mengatakan bahwa waktu untuk melakukan konsolidasi massa memang sangat singkat. Pasalnya waktu yang diberikan perusahaan untuk masa sanggah saat penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya 10 hari.

    Dakib berkeyakinan tidak semua nelayan setuju dengan sikap Forum Nelayan (Fornel) dan Persatuan Kelompok Nelayan (PKN) yang memilih tak menolak tambang itu. Meskipun warga Balong tidak ada yang menjadi nelayan, yang paling terdampak dari adanya penambangan itu adalah para petani karena sawahnya terkena abrasi dan tempat wisata terancam rusak.

    "Kalau sawah kena abrasi, petani mau makan apa?," ungkap Dakib.

    Selain persoalan lingkungan, Dakib juga menyoroti dampak positif adanya penambangan itu dari penambang, yaitu akan menyerap tenaga kerja. Bagi Dakib pada kenyataannya tidak ada tenaga kerja yang diserap. Apalagi proses penambangan menggunakan kapal isap dengan mesin besar.

    "Yang terpenting kita upayakan menggagalkan AMDAL. Tidak hanya sedikit orang, tapi ribuan massa kami sudah solid menolak," ujar Dakib.(DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id