Kasus Pemotongan Insentif, 6 Nakes RSUD Kudus Diperiksa Polisi

    Rhobi Shani - 23 Agustus 2021 19:48 WIB
    Kasus Pemotongan Insentif, 6 Nakes RSUD Kudus Diperiksa Polisi
    Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, dr Abdul Aziz Achyar pimpin press rilis. Medcom.id/ Rhobi Shani.



    Kudus: RSUD dr Loekmono Hadi Kudus  Jawa Tengah membenarkan ada enam tenaga kesehatan (nakes) yang diperiksa Polda Jawa Tengah, bebebrapa waktu lalu. Mereka diperiksa atas dugaan kasus pemotongan dana insentif nakes.

    "(Yang diperiksa Polda Jateng) Kemarin yang saya tahu ada enam orang. Nakes semua," kata Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Abdul Aziz Achyar pada awak media, Senin, 23 Agustus 2021.

     



    Lebih lanjut, Aziz mengaku tidak tahu menahu mengenai peran dari enam nakes tersebut dalam kasus ini. Sebab kasus ini hingga kini masih dalam penanganan Polda Jawa Tengah.

    "Itu bukan ranah menejemen, itu ranah penyelidikan polri," ujarnya.

    Aziz membantah tudingan adanya pemotongan dana insentif nakes di rumah sakitnya. Sebab proses penyaluran dana insentif nakes telah dijalankan sesuai prosedur.

    Prosesnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus secara langsung mentransfer dana insentif ke rekening pribadi masing-masing nakes. Setelah masuk ke rekening, kewenangan pengelolaan dana tersebut sepenuhnya ada ditangan nakes.

    "Tidak ada kebijakan direksi untuk memotong insentif nakes. Karena pemberian insentif nakes langsung dari BPKAD ke rekening nakes, dalam jumlah utuh tanpa potongan sedikitpun," tegasnya.

    Baca: Bupati Kudus Sebut Pemotongan Insentif Nakes untuk Solidaritas

    Dalam pemeriksaan internal, Aziz membenarkan adanya iuran sukarela dari para nakes penerima insentif. Dengan tujuan untuk berbagi dengan para nakes lain yang tidak masuk kategori nakes yang menerima dana insentif dari Pemerintah Pusat.

    Iuran sukarela ini dibuat berdasarkan inisiatif pribadi para nakes penerima insentif. Dan iuran ini dibuat tanpa sepengetahuan Direksi RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.

    "Mereka beralasan rekan-rekannya yang tidak menerima insentif, mereka memiliki resiko kerja yang sama. Bahkan mungkin ada yang lebih berat dan lebih tinggi dengan kontak langsung dengan pasien infeksius seperti misalnya cleaning service, administrasi, laundry, sopir dan tenaga pemulasaran," jelasnya.

    Kendati begitu, Aziz mengaku pihaknya sangat mendukung langkah polisi dalam menguak kasus ini. Barangkali dalam pelaksanaan iuran swadaya tersebut terdapat unsur paksaan atau ada proses yang salah.

    "Meski sejumlah orang menilai langkah nakes itu keliru. Namun mereka prinsipnya memiliki niat baik, yaitu ingin berbagi. Tapi kami tetap mendukung langkah polri. Sebab kami juga baru tahu kalau ada proses semacam itu," ujarnya.
     

    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id