Penanganan Bencana Likuefaksi di Sulteng Dinilai Belum Sesuai Harapan

    Deny Irwanto - 14 November 2020 10:08 WIB
    Penanganan Bencana Likuefaksi di Sulteng Dinilai Belum Sesuai Harapan
    Wilayah Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang terdampak likuefaksi akibat gempa bumi beberapa waktu lalu, Rabu, 5 Desember 2018. Medcom.id/ Deny Iwanto.
    Palu: Sejumlah warga di Sulawesi Tengah yang terdampak bencana likuefaksi dan tsunami pada 2018 lalu masih menempati hunian sementara (huntara).

    Koordinator Aliansi Sulteng Menggugat, Alvian, mengatakan penanganan yang dilakukan Pemprov Sulteng pascabencana belum memberikan perubahan berarti bagi kehidupan penyintas bencana.

    "Kami Aliansi Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam diskusi Sulteng, menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak transparan terkait data-data dan informasi. Serta gagal menangani persoalan bencana khususnya hunian tetap yang seharusnya menjadi hak penyintas," kata Alvian dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2020.

    Baca: Boyolali dan Klaten Diminta Persiapkan TPS Darurat Antisipasi Merapi

    Dia menjelaskan Hidayat Lamakarate yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng merangkap Ketua Percepatan Pemulihan Dampak Bencana dan Bartholomeus Tandigala yang menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng dinilai tak banyak berkontribusi.

    Menurutnya Pemprov Sulteng juga harus transparan dalam pengelolaan dana bantuan dari berbagai pihak saat bencana melanda. Transparansi tersebut bisa dilakukan dalam bentuk data pemasukan dan pengeluaran dana bantuan bencana dan perkembangan penanganan pascabencana agar masyarakat mengetahui.

    "Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui publik berdasarkan Peraturan Presiden 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan Pengelolaan bantuan bencana ini harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tidak boleh larut oleh uforia pilkada di Sulteng," jelas Alvian.

    Sementara salah satu anggota Aliansi Sulteng Menggugat, Jasrin, mengatakan masyarakat berhak mengetahui besaran dana sumbangan yang diperoleh dan dana yang telah terpakai. Dia berharap dalam waktu dekat ada laporan mengenai penggunaan dana bantuan tersebut agar masyarakat bisa memahami.

    "Seperti yang kami ketahui ada bantuan RP560 miliar dari BNPB, lalu pemerintah pusat Rp1,9 triliun, dan Rp235 miliar dari luar negeri. Kami tidak melihat perubahan yang signifikan baik dalam segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga apa atau instansi mana yang harus kita percaya untuk mendapatkan informasi," jelas Jasrin.

    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id