Sultan: Pemerintah Tak Mampu Biayai Ongkos Lockdown

    Ahmad Mustaqim - 21 Juni 2021 21:00 WIB
    Sultan: Pemerintah Tak Mampu Biayai Ongkos <i>Lockdown</i>
    Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim



    Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak akan mengambil langkah penutupan total wilayah dan aktivitas warga atau lockdown menyikapi lonjakan tambahan kasus covid-19. Pemerintah DIY mengeklaim tak mampu membiayai ongkos lockdown tersebut.

    "Gak ada kalimat lockdown. Saya tidak kuat ngeragati rakyat sak Yogjo (membiayai makan masyarakat se-Yogyakarta," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, usai rapat koordinasi dengan kepala daerah di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin, 21 Juni 2021.

     



    Baca: Pemkab Jepara Rekrut Nakes Pembantu

    Sri Sultan sempat menyatakan membuka opsi lockdown lantaran kasus penularan covid-19 konsisten tinggi dalam lebih dari sepekan terakhir. Ia juga sempat menyebut PPKM Berskala Mikro gagal diterapkan.

    Ia mengatakan lockdown menjadi pilihan paling akhir. Meskipun ada berbagai biaya yang harus pemerintah tanggung dalam kebijakan tersebut.

    "Pengertian lockdown totally close. Orang jualan gak ada. Yang buka apotek dan toko obat, atau supermarket. Yang lain tutup. Pemerintah ganti duit untuk masyarakat, ganti (biaya) makan. Kalau kami gak kuat," kata Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini.

    Sri Sultan mengatakan pihaknya tetap memberlakukan PPKM Berskala Mikro periode 15-28 Juni 2021. Ia mengatakan, PPKM Berskala Mikro masih bisa sesuai dengan cara penanganan covid-19 dari pemerintah pusat, yakni keseimbangan kesehatan dan ekonomi.

    Dalam rapat itu, ia melanjutkan, pihaknya menyepakati dengan para kepala daerah di DIY untuk menambah bed rumah sakit (RS). Hal itu berlaku untuk kategori kritikal atau darurat (IGD/ICU) atau non kritikal (ruang isolasi).

    "Yang lain masih sama, kebijakan membatasi mobilitas atau pergerakan masyarakat, termasuk di tingkat kelurahan. Untuk satgas di kelurahan atau RT yang belum terbentuk segera diselesaikan. Satgas menjadi sesuatu penting untuk pengambilan kebijakan di kelurahan," ungkapnya.

    Ia menambahkan pihaknya juga menyepakati dengan perwakilan pimpinan RS rujukan pasien covid-19 untuk menjaga pasokan oksigen. Ia mengatakan, Yogyakarta tak memiliki produsen oksigen dan hanya ada dua produsen oksigen di Jawa Tengah.

    "Jadi kami mengonsolidasi agar (pasokan) oksigen (ke RS rujukan) tidak terjadi kelangkaan," ujarnya.


     

    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id