Dewan Pers: Jumlah Wartawan Tersertifikasi Masih Rendah

Yogyakarta: Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun mengatakan dunia pers di Indonesia masih menyisakan masalah. Sejumlah masalah yang banyak terjadi yakni lemahnya sumber daya manusia dan kompetensi wartawan. 

Ia mengatakan lembaganya belum mampu menghitung berapa jumlah pasti wartawan di Indonesia. Ia memperkirakan ada lebih dari 100 ribu orang. 
"Berapa wartawan di Indonesia? Hanya Tuhan yang tahu. Diperkirakan sekitar 120 ribu. Dewan Pers tak pernah mampu menghitung, hanya mengira-ngira," kata dia di dalam forum bertajuk 'Pentingnya Pers Bebas' di Hotel Sheraton Mustika Jalan Laksda Adisutjipto Yogyakarta, Senin, 16 September 2019. 

Ia menjelaskan jumlah wartawan yang saat ini sudah terdaftar dan tersertifikasi Dewan Pers baru sekitar 16 ribu. Hendry memperkirakan baru 10 persen dari jumlah wartawan yang sudah tersertifikasi. 

"Sehari-hari kita banyak mengonsumsi berita. Produk jurnalistik banyak diproduksi oleh wartawan yang belum kompeten," ujarnya. 

Hendry mengungkapkan kondisi itu membuat tantangan tersendiri di dunia pers tanah air. Salah satu penyebab rendahnya sertifikasi karena minimnya pendidikan atau pelatihan kepada wartawan sebelum melakukan kerja jurnalistik di lapangan. 

Menurut dia, organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi contoh sedikit organisasi yang memberikan pendidikan kepada anggotanya. Meskipun, masih banyak wartawan yang belum mendapat pendidikan dan akhirnya bermasalah. 

"Ada wartawan yang ditahan dan meninggal karena penjara yang sesak. Produknya dinilai bukan masuk jurnalistik. Tidak ada ciri produk jurnalistik Polisi mengajukan ke kejaksaan lalu ke pengadilan," jelasnya.

Ia juga mengatakan Dewan Pers kerap mendapat pengaduan yang sama. Dalam waktu seminggu sekali ada permintaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Polri. 

Dalam BAP itu kemudian terungkap si wartawan belum melakukan sertifikasi dan medianya belum terdaftar di Dewan Pers. Atas alasan itu, polisi menjerat dengan UU ITE. 

"Wartawan yang melakukan pelanggaran harusnya mendapat sanksi etik. Tak akan ada wartawan masuk penjara selama polisi meminta pertimbangan Dewan Pers," tuturnya. 

Ia menambahkan Dewan Pers di bawah komando Muhamad Nuh bertekad mengebut sertifikasi wartawan. "Dewan Pers ingin melakukan percepatan sertifikasi dan verifikasi (wartawan di Indonesia)," kata dia. 



(ALB)