Langkah Menkumham Tindak Pungli Program Asimilasi Narapidana Diapresiasi

    Medcom - 16 April 2020 16:01 WIB
    Langkah Menkumham Tindak Pungli Program Asimilasi Narapidana Diapresiasi
    Anggota Komisi III DPR, Marinus Gea. Istimewa
    Banten: Anggota Komisi III DPR, Marinus Gea, mengapresiasi langkah tegas Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan pemasyarakatan terkait program asimilasi dan integrasi. Langkah dinilai menjadi peringatan kepada oknum yang coba-coba memetik keuntungan pribadi dari kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan terkait covid-19. 

    "Ketegasan ini harus diapresiasi, terutama karena Menkumham juga membuka berbagai jalur pelaporan,” kata Marinus Gea melalui keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2020.

    Yasonna sebelumnya berjanji menindak tegas oknum yang melakukan pungli terhadap warga binaan pemasyarakatan terkait program asimilasi dan integrasi sesuai Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020. Dia memastikan tak segan memberikan sanksi berat hingga pemecatan tidak hormat. 

    Baca: Yasonna Bakal Pecat Pegawai Lakukan Pungli Pembebasan Napi

    Tak cuma itu, Yasonna juga mengatakan Kemenkumham telah menerjunkan tim ke daerah untuk menyelidiki langsung informasi dugaan tersebut. 

    “Gerak cepat Menkumham menerjunkan tim untuk investigasi adalah bukti dari keseriusan mengawal kebijakan asimilasi dan integrasi terhadap warga binaan tersebut. Hingga saat ini memang belum ditemukan bukti pungli. Begitu ada yang terbukti pungli dan oknum pelakunya betul-betul dipecat sesuai instruksi Menkumham, tentu hal ini akan menambah keyakinan masyarakat,” ujar Marinus.  

    Di sisi lain, respons yang diperlihatkan sejauh ini menunjukkan Menkumham tidak menutup telinga atas suara dan masukan dari masyarakat. Begitu ada informasi dugaan pungli, Yasonna langsung menyelidiki sembari menerbitkan instruksi internal. Kualitas seperti.

    "ini yang memang dibutuhkan dan harus diperlihatkan oleh pejabat publik,” kata politikus dari dapil Banten III tersebut.

    Baca: 35.676 Napi Dibebaskan Imbas Korona

    Marinus menyadari bahwa kebijakan asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan Kemenkumham sebagai bagian upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di lapas menyedot perhatian besar dari masyarakat. 

    Selain terkait dugaan pungli, keluhan terkait narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat juga menjadi sorotan. 

    Dari 36 ribuan warga binaan dan anak binaan telah dilepas dari lapas lewat kebijakan asimilasi dan integrasi, beberapa di antaranya memang dilaporkan kembali berurusan dengan hukum akibat melakukan tindak pidana. 

    Terhadap narapidana asimilasi yang kembali berulah ini, Menkumham menyebut jajarannya telah menyiapkan ancaman tegas. Sanksinya berupa pencabutan asimilasi, penambahan pidana baru, penempatan di sel pengasingan, hingga dihapuskannya remisi dalam jangka waktu tertentu dan akan dijatuhkan kepada narapidana asimilasi yang kembali melakukan kejahatan.

    Selain ancaman sanksi, jajaran petugas Lapas dan Bapas juga melakukan berbagai mekanisme pengawasan terhadap napi asimilasi, termasuk lewat pemantauan menggunakan video call.

    “Mekanisme pengawasan ini yang memang harus ditingkatkan untuk mencegah narapidana asimilasi berulah kembali sehingga masyarakat pun akhirnya bisa menerima kebijakan pembebasan ini dengan lebih tenang,” ujar Marinus.

    (ALB)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id