Tak Ada Penarikan Setoran Lunas Haji di Madiun

    Antara - 25 Juni 2020 22:04 WIB
    Tak Ada Penarikan Setoran Lunas Haji di Madiun
    Ilustrasi. (Foto: MI/Dika Kardi)
    Madiun: Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun, Jawa Timur, Ahmad Munir, menyatakan hingga saat ini tidak ada calon haji di wilayahnya yang menarik setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

    "Sejak Kemenag pusat mengumumkan pembatalan keberangkatan ibadah haji 2020 pada awal Juni lalu, tidak ada calon haji Kota Madiun yang menarik pelunasan," ujar Ahmad Munir, Kamis, 25 Juni 2020.

    Dengan tidak adanya yang melakukan penarikan, jemaah reguler dan khusus yang telah melunasi BPIH akan berhaji pada 1442 Hijriah atau 2021.

    Meski demikian, Kemenag juga melayani jika ada calon haji haji yang mau menarik BPIH. Namun, yang bersangkutan harus mengikuti pengurusan haji kembali tahun depan jika ingin berangkat ke Tanah Suci.

    Ia menjelaskan saat ini tetap melayani pendaftaran dan pembatalan haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI tentang penyesuaian mekanisme pendaftaran dan pembatalan haji reguler pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

    Baca juga: KA Bandara Soetta Beroperasi Lagi 1 Juli

    "Untuk pelayanan pendaftaran dan pembatalan di Kantor Kemenag Kota Madiun dibatasi maksimal lima orang per hari (kumulatif) dengan sistem pemblokiran otomatis oleh aplikasi ketika kuota per hari sudah terpenuhi," jelasnya.

    Munir menambahkan bagi calon haji yang ingin menarik biaya perjalanan ibadah haji, Kemenag mengeluarkan tiga skema pengembalian biaya haji.

    Pertama, jemaah hanya mengambil dana setoran pelunasan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih). Dengan skema ini, status jemaah masih memiliki nomor porsi, sehingga jemaah tak kehilangan hak-haknya untuk berangkat ibadah haji pada 1442 H/2021 M, kendati harus kembali melunasi BPIH.

    Kedua, baik setoran awal maupun setoran pelunasan tidak diambil. Dengan skema ini, jemaah berhak berangkat ibadah haji 1442 H/2021 M dan dananya akan disimpan oleh Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH). Nilai manfaat setoran pelunasan akan diberikan kepada jemaah sebelum keberangkatan haji pada 1442 H/2021.

    Sedangkan skema ketiga adalah ketika BPIH diambil seluruhnya, baik setoran awal maupun setoran pelunasan. Konsekuensinya, status nomor porsi haji dinyatakan batal dan calon haji dinyatakan membatalkan keberangkatan.




    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id