Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown Nasional

    Medcom - 17 Maret 2020 14:22 WIB
    Pemerintah Diminta Pertimbangkan <i>Lockdown</i> Nasional
    ilustrasi Medcom.id
    Bali: Meningkatnya jumlah pasien positif terjangkit virus korona covid-19 menjadi opsi Pemerintah Indonesia segera memberlakukan lockdown nasional. Saat ini jumlah pasien terjangkit mencapai 134 orang, bertambah 17 orang sejak Minggu, 15 Maret 2020. 

    "Lockdown harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena melihat perkembangan pandemi virus korona yang semakin ganas penyebarannya," kata Anggota DPR Komisi VI Putu Supadma melalui keteragannya, Selasa, 17 Maret 2020. 

    Menurut Putu, social distancing atau pembatasan interaksi yang disarankan pemerintah dinilai kurang efektif. Masyarakat masih ke luar rumah dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi. Masyarakat yang diliburkan juga malah pergi berlibur. 

    "Ini artinya pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan "perang dengan korona". Saran saya segera lockdown, saya tidak tidak rela jika Presiden, Wapres, dan Menteri lainnya juga terkena korona," ujar Putu.

    Menurut wakil Ketua badan kerjasama antar-parlemen ini, lockdown jangan dipahami secara berlebihan oleh pemerintah, karena lockdown mempunyai 3 kategori, yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown, Local Lockdown.

    Baca: Social Distancing Butuh Partisipasi Publik

    Pertama, total lockdown seperti di Spanyol dan Prancis. Total lockdown menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak ke luar rumah. Jika pun terpaksa ke luar rumah hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok.

    Pemerintah Diminta Pertimbangkan <i>Lockdown</i> Nasional
    Kedua, ada partial lockdown yang  sudah dilakukan di Indonesia,  sekolah ditutup perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja dirumah, penutupan tempat tempat hiburan, tempat keramaian seperti Pemda DKI menutup Ancol, Kota Tua, museum-museum dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak. 

    "Ketiga yaitu local lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi di mana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya di rumah, satu kawasan di lockdown, satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown. Jadi pemerintah Jokowi jangan "over reaction" dengan kata lockdown," ujar Putu.

    Menurut Putu, ketiga kategori lockdown tadi memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua pihak harus bersinergi dan sinkronisasi sehingga tidak merugikan masyarakat. 

    "Di sinilah peran Presiden menjadi dirijen dalam menangkal pandemi korona," ujar Putu.



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id