Pedemo di Jatim Kecewa Tak Ditemui Khofifah

    Amaluddin - 08 Oktober 2020 20:16 WIB
    Pedemo di Jatim Kecewa Tak Ditemui Khofifah
    Ribuan massa menolak Omnibus Law saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. (Medcom.id/Amal)
    Surabaya: Massa yang menolak omnibus law kecewa, lantaran tidak ditemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Para pedemo hanya ditemui Sekda Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis petang, 8 Oktober 2020.

    "Mohon maaf Ibu Gubernur tidak ada di tempat, jadi saya yang mewakili," kata Heru, di hadapan para demonstran.

    Dalam kesempatan itu, Heru menyampaikan sikap terkait tuntutan pendemo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pemprov Jatim, kata dia, akan meneruskannya ke pemerintah pusat.

    "Dengan ini kami akan teruskan aspirasi kawan-kawan ke pemerintah pusat. Kami akan segera kirim surat ke pusat," jelasnya.

    Baca: Demo Tolak Omnibus Law di Palembang Berakhir Ricuh

    Mendengar pernyataan Heru, para demonstran langsung melempar botol dan batu ke arah Heru. Pedemo diduga tidak puas dengan sikap Pemprov Jatim.

    Massa berteriak, menginginkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menemui pedemo secara langsung. 

    Hujan lemparan botol air mineral terjadi selama beberapa detik. Tidak lama, petugas keamanan langsung menenangkan massa.

    Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jazuli, mengaku kecewa. Karena Khofifah tidak menemui pedemo.

    "Buat apa kita ke gubernur, gubernur lari tidak ada di sini," kata Jazuli. 

    Baca: Massa Blokade Jalan di Bekasi Dibubarkan

    Ia mengingatkan, selama ini yang membangun Jawa Timur adalah pajak rakyat. Sudah semestinya gubernur menemui rakyat. 

    "Jangan berlaku seperti itu. Mungkin kalau gubernur tidak peduli dengan rakyat. Mungkin kita anggap saja tidak ada pemerintah di Jatim. Mungkin akan ada banyak aksi buruh di jalan-jalan," jelasnya. 

    Jazuli memastikan akan ada aksi lanjutan hingga Undang-undang Omnibus Law dicabut oleh pemerintah. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pengurus pusat.

    "Sepanjang UU Omnibus Law tidak dicabut, tidak ada pilihan bagi buruh selain melawan. Ini perampasan hak yang nyata," jelasnya.

    (LDS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id