Tunjangan ASN Bandung Nekat Mudik Bakal Dipotong 50%

    Roni Kurniawan - 29 April 2021 12:48 WIB
    Tunjangan ASN Bandung Nekat Mudik Bakal Dipotong 50%
    Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Wawan. (Medcom.id/Roni K)



    Bandung: Pemerintah Kota Bandung menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik menjelang hari raya Idulfitri 2021. Hukuman pemotongan tunjangan hingga 50 persen telah disiapkan bagi ASN yang melanggar.

    Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Wawan, menyebut ada tiga bentuk teguran bagi ASN yang melakukan pelanggaran. Teguran tersebut meliputi, teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas.






    "Sanksi itu akan dikeluarkan masing-masing perangkat daerah, nanti kita menerima, baru akan melakukan penindakan," kata Wawan di Taman Sejarah, Balai Kota Bandung, Kamis, 29 April 2021.

    Wawan menuturkan, sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, ASN akan dikenakan pemotongongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar 50 persen untuk satu bulan. Sedangkan sanksi atau teguran atas pernyataan tidak puas, ASN akan dikenakan pemotongan TKD 50 persen selama 3 Bulan.

    BacA: Pemudik Desa Sidomulyo Boyolali Dikarantina di Rumah Angker

    "Teguran lisan dan tertulis itu bisa pemotongan TKD 50 persen selama satu bulan, kalau pernyataan tidak puas itu selama tiga bulan," sahutnya.

    Meski begitu, lanjut Wawan, pihak BKPSDM tidak bisa bekerja sendiri dalam memberlakukan sanksi, pasalnya, terdapat 15.018 ASN yang terdata di Kota Bandung. Sehingga, sanksi yang diberikan kepada ASN merupakan hasil dari laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Masing-masing.‎

    "Di Kota Bandung sudah diterbitkan surat edaran  oleh Pak Sekda, dan telah didistribusikan kepada seluruh perangkat daerah, tinggal perangkat daerah melakukan monitoring dan pengawasan ASN di wilayah masing-masing," beber Wawan.

    Setiap perangkat daerah diakui Wawan, diwajibkan melaporkan para pegawainya. Hal itu untuk memastikan tidak ada yang memaksa mudik.

    "Jadi itu adalah laporan dari kepala perangkat daerah mereka akan melakukan monitoring dan pengawasan, nanti diserahkan kepada kita, baru kita tindak," ungkapnya.

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id