Jepara Butuh Rp80 Miliar untuk Gaji Honorer

    Rhobi Shani - 11 Februari 2020 12:53 WIB
    Jepara Butuh Rp80 Miliar untuk Gaji Honorer
    ilustrasi. Foto: Istimewa.
    Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, membutuhkan anggaran Rp80 miliar per tahun untuk menggaji 2.800 guru honorer sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Namun, karena kertebatasan anggaran, Pemkab hanya mampu menggaji guru per jam mengajar.

    "Saat ini kita masih menggunakan Pergub di mana hitungannya per jam mengajar. Jika ditambah dengan lama mengabdi rata-rata mendapat Rp700 sampai Rp800 ribu," ujar Kepala Dinas Pemdidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupate Jepara, Agus Tri Harjono, usai menerima perwakilan guru honorer, Selasa, 11 Februari 2020.

    Dia mengakui idealnya guru honorer menerima gaji sesuai UMK. Namun, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tidak mampu. Saat ini Pemkab Jepara hanya mampu menyediakan anggaran Rp10 miliar untuk honor guru. 

    Agus memastikan kesejahteraan guru honorer akan meningkat lantaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer hingga 50 persen. Sementara kini, hanya 15 persen dana BOS yang digunakan untuk membayar gaji guru honorer. 

    "Jika nanti benar teralisasi, maka kesejahteraan honorer bisa meningkat. Saat ini baru 15 prsen dari BOS," kata Agus.

    Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (FK GTT) Kabupaten Jepara, Eko Purwanto, mengatakan pihaknya tidak hanya menuntut kesejahteraan guru honorer. Tapi juga meminta guru kategori dua (K2) yang masih aktif menjadi prioritas pemerintah dalam seleksi PPPK tahap kedua. 

    "Selain sisa GTT, kita juga minta Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang hingga kini belum ada regulasinya bisa mengikuti seleksi PPPK. Jika tidak bisa, maka Pemkab harus memikirkan apakah menjadi tenaga harian lepas atau seperti apa," kata Eko.

    Eko berharap ada perhatian khusus kepada para penjaga di sekolah. Dia menuturkan para penjaga sekolah diharap bisa mengikuti seleksi PPK, lantaran banyak yang berusia di atas 35 tahun dan hanya lulusan SMA.





    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id