comscore

DIY Berstatus PPKM Mikro saat Libur Tahun Baru

Ahmad Mustaqim - 28 Desember 2021 15:02 WIB
DIY Berstatus PPKM Mikro saat Libur Tahun Baru
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Yogyakarta: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berstatus PPKM Mikro saat libur tahun baru. Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bernomor 440/7183/SJ untuk mengantisipasi Omicron.

Guberunur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan belum tahu detail mengenai kebijakan itu. Menurut dia ada lima daerah lain yang menerapkan kebijakan serupa selain DIY.
"Saya kira (PPKM Mikro) kalau menjelang tahun baru itu mungkin karena masyarakat pendatangnya lebih banyak yang wisata kesini (Jogjakarta)," kata Sri Sultan dalam keterangan pers, Selasa, 28 Desember 2021.

Baca: 1.216 Hektare Sawah di Lampung Selatan Terendam Banjir

Dia mengatakan kebijakan itu cukup baik untuk antisipasi penyebaran Omicron yang sudah alami transmisi lokal. Menurut dia harga mahal harus dibayar jika kasus covid-19 melonjak usai libur panjang.

Hal ini berkaca pada varian Delta yang sempat membuat penambahan kasus covid-19 di DIY stabil pada angka ribuan per hari. Situasi itu berdampak langsung pada fasilitas kesehatan.

"Problemnya di lapangan perlu disekat, tapi kalau turun ya enggak apa-apa kita ikuti terus. Harapannya ya tetap (penambahan kasus) melandai terus, bukan naik," jelasnya.

Pihaknya meminta pemerintah kabupaten/kota bisa mengawasi mobilitas wisatawan dan warga yang masuk. Selain mendata juga melakukan skrining dan memastikan kondisi kesehatannya. Selain itu pengawasan di level desa hingga RT memegang peranan penting.

"Saat ini sudah banyak yang berkunjung dari luar, ini risiko (penularan covid-19) naik kemungkinan bisa, sehingga kebijakan setiap saat berubah kalau memang kondisinya ada kekhawatiran," ungkapnya.

Sementara Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyatakan belum mengetahui secara rinci kebijakan PPKM Mikro itu. Jika mengacu pada kebijakan serupa sebelumnya, menurut dia, pengawasan mobilitas dilakukan hingga tataran desa, RW, dan RT.

"Jika bicara satgas RT/RW, ya sudah berjalan. Monitoring terutama yang keluar masuk kampung terutama terkait perjalanan dari luar daerah. Menghidupkan dan mengaktifkan kembali posko di tingkat RT dn RW," kata Heroe.

(DEN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id