Sebagian PNS Jateng Tak Wajib Ngantor Sejak 2017

    Mustholih - 13 Agustus 2019 15:41 WIB
    Sebagian PNS Jateng Tak Wajib <i>Ngantor</i> Sejak 2017
    Patugas operasional pemeliharaan melakukan perawatan rutin pintu air irigasi sungai Galeh di Mulyosari, Bulu, Temanggung, Jateng. (ANT/ANIS EFIZUDIN)
    Semarang: Provinsi Jawa Tengah memberlakukam pegawai negeri sipil (PNS) bekerja tanpa harus ke kantor sejak 2017. Tapi hanya berlaku untuk beberapa instansi.

    "Terutama (pegawai) pengelolaan sumber daya air (PSDA), karena banyak menunggu jembatan, bendungan, dan segala macam," kata Wisnu, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 13 Agustus 2019.

    Wisnu menerangkan pegawai yang tidak berkantor tetap diawasi. PNS tak berkantor juga diwajibkan mengisi daftar hadir di unit pelaksana teknis (UPT) terdekat, sesuai wilayahnya bekerja. 

    "Mereka laporan ke sini. Lapangannya di mana, nanti namanya diubah dari sini, dispesialkan," ucapnya.

    Dia menyatakan sistem pengawasan kepegawaian di Jateng sudah berbasis digital. Setiap pegawai yang masuk kerja harus mengisi presensi sidik jari.

    "Di sana (absen sidik jari) ada (muncul) foto (saat presensi)," jelasnya.

    Wisnu mengungkap awal digitalisasi presensi, banyak PNS yang memanipulasi kehadiran dengan memalsukan sidik jari. Pemalsuan kerap dilakukan guru PNS. 

    "Pernah kejadian pada 2017, 2018, mencari sidik jari implan. Pas presensi ternyata fotonya beda, laki-laki. Padahal namanya Siti Fatimah misalnya, dia enggak tahu ada foto. dari situ ketahuan," ungkapnya. 

    Saat itu, ada 172 PNS yang ketahuan memalsukan sidik jari. Banyaknya pemalsuan terungkap membuat PNS Jateng lebih disiplin. Terlebih Pemprov Jateng menerapkan pemotongan tunjangan PNS yang telat hadir dan pulang lebih awal.

    "Itu akan dihitung. Kalau jumlah presensi (mencapai) 7,5 jam dianggap mangkir satu hari. Kalau sampai mangkir enam hari dipanggil kasih peringatan. Pemotongan by sistem," bebernya.

    Karena sistem ini, Wisnu mengungkap, setiap bulan ada PNS yang kena sanksi disiplin. Bahkan dua PNS diberhentikan tidak hormat karena membolos.

    Selain memonitor pegawai lewat sidik jari, Pemprov Jateng juga mengawasi PNS lewat kinerja yang dinilai atasan langsung. Dia menerangkan atasan akan melaporkan perilaku dan sikap PNS lewat aplikasi Sinita.

    "Itu aplikasi Sinita bisa dicek. Kami kembangkan sistem agar tidak ada intervensi apa pun," ujar dia.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id