comscore

Fraksi Demokrat Ingatkan Ancaman Gelombang 3 dan Penyebaran Varian Omicron

Al Abrar - 28 November 2021 14:47 WIB
Fraksi Demokrat Ingatkan Ancaman Gelombang 3 dan Penyebaran Varian Omicron
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan sejumlah tantangan yang mengadang dalam upaya mengendalikan pandemi covid-19 demi pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022.
Malang: Risiko terjadinya penyebaran covid-19 gelombang ketiga pada 2022 harus menjadi perhatian semua pihak. Sebab, tak hanya mengancam kesehatan, namun juga kehidupan, dan ekonomi. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan sejumlah tantangan yang mengadang dalam upaya mengendalikan pandemi covid-19 demi pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022. 
“Kita lihat negara di Eropa hari ini tengah alami badai tersebut. Sehingga jika kebijakan kita tidak antisipatif dan adaptif dengan cepat dan tepat, maka kurva penyebaran covid-19 yang boleh dikatakan bisa ditekan saat ini, bisa kembali naik secara drastis,” kata Ibas saat menjadi pemateri di acara Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Timur Business Forum, Sabtu, 27 November 2021. 

Selain itu, munculnya varian baru covid-19 asal Afrika Selatan, varian Omicron, telah menjadi perhatian dunia. Beberapa negara bahkan sudah menutup pintu kedatangan bagi para pendatang dari Afrika atau negara-negara yang telah terinveksi varian tersebut. Dengan adanya fakta ini, jangan sampai Indonesia mengalami keterlambatan pencegahan maupun penanganan seperti sebelumnya. 

Selain itu, kata Ibas, faktor libur akhir tahun yang semakin dekat dapat kembali menimbulkan keramaian besar bagi masyarakat yang ingin berlibur atau berwisata. Apalagi jumlah perjalanan dan kunjungan daerah wisata bisa menjadi risiko penyebaran kembali covid-19,  jika tidak ditangani secara serius. 

“Kemudian, keterlambatan distribusi vaksin tahap satu dan dua  pun bisa menghambat pembentukan herd immunity serta kembali pulihnya kegiatan ekonomi Indonesia,” tambah Ibas. 

Menurut Ibas, masih terasa dan terlihat kurangnya ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan, juga dapat menjadikan risiko penularan di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi lainnya. 

Terakhir, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini menyebutkan keterbatasan anggaran pemerintah berakibat pada kurang idealnya kebijakan pengendalian pandemi yang diterapkan, sehingga krisis ini tidak dapat segera diselesaikan. 

“Apalagi terkesan negara tetap dual track dalam pembangunan infrastruktur dan program pemulihan ekonomi nasional, mengingat anggaran cukup terbatas. Meskipun demikian, orang santun mengatakan, tidak peduli seberapa lambat anda berjalan, selama anda tidak berhenti!, tutur Ibas.  

Oleh karena itu, pada pemaparan ini ia juga menyampaikan beberapa langkah dan solusi pengendalian pandemi yang dapat diterapkan untuk mempercepat penyelesaian krisis. Pertama, percepatan distribusi, alokasi, dan pelaksanaan vaksin secara universal. Hal tersebut penting bagi pemulihan kegiatan ekonomi dan vaksinasi untuk generasi muda (5-12 tahun), serta penting bagi akselerasi pemulihan sektor pendidikan Indonesia ke depan. 

Kedua, penurunan biaya tes PCR (bagian dari testing dan tracing) akan dapat mendorong meningkatnya kinerja sektor transportasi dan pariwisata. Tentu sembari tetap mempertahankan protokol kesehatan Covid-19. 

Ketiga, meningkatkan kontribusi gotong royong pihak swasta terhadap bidang kesehatan. “Dapat melalui pembayaran pajak yang notabene adalah salah satu sumber utama anggaran belanja pemerintah dan merupakan bagian penerimaan negara. Selain itu, melalui vaksinasi mandiri yang dilakukan pihak swasta untuk mengisi celah distribusi vaksin yang belum optimal,” papar Ibas. 

Kemudian, pembukaan usaha baru atau peningkatan skala usaha di bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga diperlukan. Seperti pemenuhan kebutuhan  akan alat kesehatan, obat-obatan, dan jasa kesehatan lainnya. Menurut Ibas program-program CSR juga sangat dibutuhkan dalam rangka kolaborasi pengendalian covid-19. 

Berkaitan dengan hal teknis kebersamaan dan kemandirian dalam tindakan pengendalian yang dilakukan swasta. Misalnya, tes rutin untuk pegawai, pesantren, dan lain sebagainya guna membantu pembentukan imunitas kelompok. 

Terakhir, menurut Ibas kerja sama antar pihak juga perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya pengendalian pandemi. “Penguatan dan perluasan kerja sama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam bersama mengendalikan pandemi dan memulihkan perekonomian Indonesia," ujarnya. 

(ALB)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id