Khofifah Diminta Turun ke Daerah

    Syaikhul Hadi - 17 November 2019 13:11 WIB
    Khofifah Diminta Turun ke Daerah
    Gubenur JawaTimur Khofifah Indar Parawansa. Foto: MI/Mohamad Irfan
    Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, diminta turun ke daerah masing-masing untuk memastikan upah minimum kabupaten kota (UMK) sesuai kebutuhan masyarakat. Disparitas upah di Jawa Timur dinilai masih besar. 

    "Cobalah keliling memastikan harga kebutuhan, di Banyuwangi misalnya. Apakah ada perbedaan. Sebenarnya kami tidak menuntut sama. Tapi minimal ada perbedaan yang wajar, semisal di Surabaya 4,2 juta, di sana (kota lain) Rp3,9 atau berapa. Masa di Surabaya 4,2, di sana malah di bawah dua juta," ungkap Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli, Minggu, 17 November 2019.

    Dia membandingkan Khofifah dengan Gubernur Jawa Timur sebelumnya, Soekarwo. Dia mengatakan Soekarwo bisa memangkas disparitas upah Jawa Timur dengan menaikan upah rendah bagi daerah pinggiran.

    Dia mengungkap UMK Kabupaten Pasuruan saat itu Rp3.574.486 naik delapan persen menjadi Rp3.861.518. Sedangkan UMK Kota Pasuruan dari Rp 2.067.612 naik 25 persen menjadi Rp 2.576.617.

    "Jika Khofifah menerapkan upah dengan cara disamaratakan sebesar 8,51 persen, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial. Saya rasa ibu (Khofifah) sebagai mantan Menteri sosial harusnya tahu di mana saja daerah miskin, daerah yang TKI-nya banyak. Karena hal ini lah yang menjadikan Jawa Timur tidak akan makmur," jelasnya.

    Dia menilai keberanian Soekarwo patut diacungi jempol dalam menaikkan UMK sesuai kebutuhan daerah. Dia berharap Khofifah bisa melanjutkan.

    "Jika hal tersebut tidak dilakukan tentu akan terjadi disparitas upah yang sangat besar dan lama-kelamaan akan membengkak,"  tandasnya.

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E, Hari Putri Lestari, berencana memfasilitasi buruh dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada titik temu untuk menyelesaikan persoalan upah di Jawa Timur.

    "Kami akan panggil pemerintah ke DPRD meminta penjelasan. Begitu juga dengan buruh, bisa menyampaikan pokok persoalannya. Kalau belum ada titik temu jangan dipaksakan. Harus ada kesepakatan sebelum ditetapkan," tegasnya. 



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id