comscore

BPK Soroti Penanganan Kemiskinan di DIY

Ahmad Mustaqim - 08 April 2022 15:52 WIB
BPK Soroti Penanganan Kemiskinan di DIY
Anggota BPK, Nyoman Adhi Sunyadnyana (kanan) dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Medcom.id/ Mustaqim
Yogyakarta: Penanganan kemiskinan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali beruntun, ada sejumlah catatan yang diberikan BPK.

Anggota BPK, Nyoman Adhi Sunyadnyana, mengatakan ada beberapa catatan penanggulangan kemiskinan untuk pemerintah DIY mulai dari menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah hingga pelatihan dan bantuan modal. Selain itu perencanaan program sejauh ini belum semua memadai.
"(Program yang dijalankan) belum sepenuhnya bermanfaat. Belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat," kata Nyoman di gedung DPRD DIY, Jumat, 8 April 2022.

Baca: Pemkot Surabaya Targetkan Tekan Angka Masyarakat Berpenghasilan Rendah Hingga 300 Ribu Jiwa

Dia menjelaskan pandemi covid-19 menjadi salah satu kendala dalam pengurangan kemiskinan. Pihaknya menawarkan solusi dengan merumuskan kembali strategi pembinaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

Selain penanggulangan kemiskinan, Nyoman mengatakan angka pengangguran hanya menurun tipis sebesar 4,56 persen (2021) dibanding 2020 dengan angka 4,57 persen. Selain itu, indeks gini rasio berada pada angka 0,44 atau menurun dibanding 2020 sebesar 0,434.

"Di sisi lain, indeks pembangunan manusia atau IPM 80,22 atau naik dibanding 2020 yang pada angka 79,97. Pertumbuhan ekonomi 5,53 persen pada 2021, lebih tinggi dibanding nasional sebesar 4,57," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan catatan BPK tersebut akan diberikan dalam beberapa waktu ke depan. Pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menekan kemiskinan.

"Tak hanya bagi yang miskin tapi bagaimana UMKM bisa naik kelas, termasuk PKL, asal kita mau benar dan sabar itu bisa kita lakukan," ungkap Sultan.

Dalam hal tersebut, pemerintah DIY sebetulnya telah mendapat jatah Dana Keistimewaan sebesar Rp1,32 triliun pada 2021. Menurut Sri Sultan, menyelesaikan masalah kemiskinan tidak bisa langsung terjawab dengan dana tersebut.

"Orang miskin tidak bisa ditambahi duit. Kalau dikasih (uang) sekali, besok tidak dikasih lagi kan tetap akan turun," kata Sultan.

Sementara Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menambahkan catatan hasil 12 kali WTP secara berurutan menjadi hal yang memuaskan. Meskipun pihaknya juga menekankan adanya upaya perbaikan.

"Penilaian ini menjadi gambaran nyata menyelenggarakan pemerintahannya. Ke depan perlu meningkatkan kemampuan UKM di DIY agar lebih bisa bersaing," ujarnya.

 

(DEN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id