Gas Air Mata Bubarkan Massa Aksi Menolak Omnibus Law di Brebes

    Kuntoro Tayubi - 09 Oktober 2020 16:52 WIB
    Gas Air Mata Bubarkan Massa Aksi Menolak Omnibus Law di Brebes
    Ilustrasi. Medcom.id
    Brebes: Petugas Brimob memukul mundur massa aksi di depan geudng DPRD Brebes dengan tembakan gas air mata, Jumat, 9 Oktober 2020. Demo memprotes UU Omnibus Law Cipta Kerja diwarnai kericuhan.

    Mulanya, kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB kondusif. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut kembali UU tersebut.

    Koordinator aksi, Mukti, mengatakan pihaknya tegas menolak Undang-undang Cipta Kerja. Pemerintah diminta segera menerbitkan perppu untuk mengganti undang-undang yang baru disahkan.

    "Kami menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja. Hasil pertemuan DPRD, mereka mendukung penuh untuk menolak Undang-undang ini," kata Mukti.

    Baca: Khofifah Minta Polisi Cari Dalang Kericuhan saat Aksi

    Di depan kantor DPRD Brebes, mereka menggelar orasi dan membentangkan berbagai spanduk. Beberapa saat setelah massa gelombang pertama bubar, massa gelombang kedua datang ke lokasi yang sama. 

    Massa yang datang kali ini jumlahnya lebih banyak. Menjelang salat Jumat, aksi yang semula tenang tiba-tiba memanas. 

    Massa mulai melempar botol, petasan dan batu. Sejumlah petugas Brimob diturunkan untuk memukul mundur massa dan digiring ke Jalan Ahmad Yani, Brebes.

    Hingga waktu salat Jumat berakhir, massa masih bertahan di Jalan Ahmad Yani, Brebes. Polisi kemudian membubarkan massa dengan tembakan gas air mata.

    Baca: 3 Orang Jadi Tersangka Kericuhan Demo UU Ciptaker di Medan

    Massa lantas kocar kacir karena tembakan gas air mata. Mereka berlarian ke arah barat dan melewati jembatan Sungai Pemali.

    Situasi mulai kondusif sekitar pukul 14.00 WIB, setelah pengunjuk rasa membubarkan diri.

    Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Brebes Wamadiharjo mengatakan, tuntutan massa hanya satu. Yaitu, pencabutan Undang-undang Omnibus Law.

    "Semua perwakilan menyampaikan hal yang sama. Atas dasar persetujuan dari pimpinan, bahwa kami menyetujui adanya penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja," terangnya.

    (LDS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id