Tito Minta Pengajuan Tertulis Pemekaran Papua

    Roylinus Ratumakin - 02 Desember 2019 09:55 WIB
    Tito Minta Pengajuan Tertulis Pemekaran Papua
    Mandagri Tito Karnavian saat melakukan kunjungan ke Stadion Papua Bangkit. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.
    Jayapura: Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat disebut masih dalam tahap menampung aspirasi masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan belum ada pengajuan tertulis. 

    "Papua Selatan baru lisan tapi belum tertulis, kami ingin melihat kajian tertulis,” ujar Tito, di Jayapura, Papua, Minggu, 1 Desember 2019. 

    Tito mengungkap belum menerima pengajuan tertulis soal pemekaran DOB untuk Provinsi Papua Selatan. Dia mengaku belum menerima surat pengajuan pemekaran DOB untuk Provinsi Papua Selatan. 

    “Kami baru menerima aspirasi dari masyarakat termasuk dari masyarakat Papua Selatan dan Papua Tengah,” ucap Tito.

    Dia menekankan pemekaran harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya juga mencabut moratorium soal pemekaran tersebut.

    “Bagaimana pendapat dari pimpinan daerah, gubernur, MRP, DPRP, tokoh–tokoh, sambil juga melihat  kondisi keuangan negara, mampu atau tidak,” kata Tito.

    Isu pemekaran DOB menimbulkan pro dan kontra, di antara elit politik maupun masyarakat Papua sendiri. Bupati Kabupaten Merauke, Frederikus Gebze, mengatakan masyarakat di Papua Selatan butuh visi dan masa depan baru untuk mengangkat harkat martabat masyarakat di wilayah selatan Papua.

    “Jika ada pernyataan bahwa DOB untuk siapa? Saya tegaskan untuk orang asli Papua di (wilayah) selatan Papua. Kalau kita masih hidup dalam satu piring dan saling berebutan nasi, itu akan susah dan mungkin kita akan terus mendapatkan tulang,” kata Gebze.

    Sedangkan Politikus Partai NasDem Papua, Jhoni Banua Rouw, menilai pemekaran harus dikaji lebih mendalam, apakah memang pemekaran datang dari masyarkat Papua atau kepentingan elit politik.

    “Apapun aspirasi (masyarakat) harus kami tampung dan dikaji. Baik itu secara akademis dan melihat potensi daerah. Tidak bisa kami langsung mengatakan bahwa kami mendung atau tidak mendukung (pemekaran DOB) di Papua,” pungkas Jhoni.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id