Walkot Tangerang dan Kemenkumham Sepakat Islah

    Hendrik Simorangkir - 19 Juli 2019 07:56 WIB
    Walkot Tangerang dan Kemenkumham Sepakat Islah
    Gubernur Banten Wahidin Halim. Medcom.id/Hendrik Simorangkir
    Tangerang: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertemukan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Gubernur Banten Wahidin Halim dan pihak Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Sekjen Bambang Sariwanto, di Kantor Kemendagri, Jakarta. Hasil pertemuan itu menghasilkan kesepakatan berdamai antara Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham.

    Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Arief-Kemenkumham sepakat berhenti berseteru. Wahidin dan Tjahjo berprinsip antarlembaga pemerintahan tak boleh berkonflik.

    "Nanti jadi buruk, apalagi lembaga itu saling melaporkan persoalan administrasi negara dan di bawa ke ranah pidana," ujar Wahidin kepada Medcom.id di kediamannya di Pinang, Kota Tangerang, Kamis, 18 Juli 2019.

    Mendagri menginstrusikan Pemerintah Kota (Pemkot Tangerang) dan Kemenkumham mencabut laporan hukum. Keduanya harus bisa saling koordinasi agar kepentingan masyarakat tidak dikorbankan.

    "Sepanjang sejarah saya jadi Wali Kota Tangerang, tidak ada yang prinsipal disitu. Kedua, pihak Kemenkumham juga harus mengakomodasi kepentingan Pemkot dan memahami juga bahwa izin harus ditunjang dengan peraturan," jelasnya.

    Wahidin menambahkan, polemik saat ini berkembang karena Wali Kota Tangerang dan Menkumham kurang komunikasi. Perseteruan pun meluas ke pelayanan publik yang mengorbankan masyarakat itu sendiri.

    "Masing masing-masing pejabat punya alasan. Tapi saya lihat kurang ada komunikasi atau komunikasi terputus di sini. Ini persoalan respect (saling menghormarti)," katanya.

    Baca: Pemkot Tangerang Cabut Laporan Kepolisian Terhadap Kemenkumham

    Wahidin pun menilai tidak harus ada pembinaan ke Arief selaku Wali Kota Tangerang. Dia percaya Arief sudah tahu langkah yang harus diambil.

    "Saya cuma beri masukan saja, 'yang elok enggak usah ribut'. Komunikasi menjadi hal utama yang mesti dikedepankan," ucapnya.

    Kehadirannya di Kantor Kemendagri sebagai pembina dari suatu pemerintah daerah. Dirinya mengatakan itu karena tertuang di undang-undang.

    "Kewajiban saya itu sebagai Gubernur Banten, jadi pembina Pemerintah Daerah, menurut undang-undang. Termasuk soal rencana tata ruang yang evaluasi gubernur. Tapi, wali kota juga punya kewenangan," paparnya.

    Dia pun menyebut proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati. Misalnya soal enam pejabat yang akan diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota, Jumat, 18 Juli 2019.

    "Saya harap sih jangan dilanjutkan. Ini perintah Presiden juga. Kalau kita sepakat nanti soal izin yang mengganjal diselesaikan di meja bareng-bareng. Toh, pihak Pemkot Tangerang sudah mencabut berkas laporan ke kepolisian terhadap Kemenkumham," tutupnya.

    Baca: Pemkot Tangerang Urung Segel Gedung Poltekip Kemenkumham



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id