Ombudsman Banten Nilai Pemkot Tangerang Melanggar Hukum - Medcom

    Ombudsman Banten Nilai Pemkot Tangerang Melanggar Hukum

    Hendrik Simorangkir - 16 Juli 2019 18:47 WIB
    Ombudsman Banten Nilai Pemkot Tangerang Melanggar Hukum
    Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat jumpa pers di Ruang Rapat Akhlakul Karimah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Foto: Hendrik S
    Tangerang: Ombudsman RI perwakilan Banten menyoroti tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang melakukan penghentian pelayanan publik di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ombudsman menilai langkah tersebut melanggar hukum dan mengandung unsur maladministrasi.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang Sumo mengatakan, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah seharusnya tidak mengambil tindakan tersebut. Terlebih, pelayanan publik tidak diberikan pada masyarakat. 

    "Warga Tangerang kan telah membayar PBB dan pajak, untuk penerangan jalan umum (PJU) yang ditarik bersamaan dengan pembayaran listrik. Itu kan kewajiban lain sebagai warga yang didapat. Oleh karena itu, penghentian pelayananan publik itu tidak patut karena bersifat tidak melayani dan diskriminatif," ujar Bambang, Selasa, 16 Juli 2019. 

    Baca: Walkot Tangerang Setop Pelayanan Publik Kemenkumhan

    Bambang mengatakan Arief telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Dia menambahkan tindakan Pemkot Tangerang telah melakukan maladministrasi.

    "Melanggar UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu Pemkot  Tangerang telah melakukan maladministrasi," katanya.

    Meskipun Arief telah mencabut upaya penghentian layanan di perumahan di wilayah Kemenkumham dan hanya mencabut layanan di perkantoran saja, namun hal itu dianggap sama. 

    "Pelayanan publik itu bukan hanya di kompleks perumahan tetapi juga di lingkungan lainnya. Bila PJU jalan di dekat Lapas dimatikan bukankah yang lewat bukan hanya orang Lapas tapi masyarakat umum," paparnya. 

    Baca: Kemenkumham Laporkan Walkot Tangerang ke Polisi

    Bambang menjelaskan pihaknya telah mengirimkan surat ke Pemkot Tangerang. Surat tersebut berisi saran dan masukan. 

    "Hari ini kami telah melayangkan surat ke Wali Kota Tangerang berisi saran korektif terkait penghentian pelayanan publik," ucapnya.

    Bambang menuturkan, persoalan Arief dengan Menteri Yasonna seharusnya dapat diseleaikan dengan musyawarah. Tidak mengorbankan masyarakat umum. 

    "Pemkot dan Kemenkumham harus duduk bersama dan berkomunikasi. Ini kan persoalan antar pemerintahan," tandasnya.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id