Serikat Pekerja Transportasi Ingin Buruh Solid dengan Pemerintah

    Rizky Dewantara - 12 April 2020 15:39 WIB
    Serikat Pekerja Transportasi Ingin Buruh Solid dengan Pemerintah
    ilustrasi Medcom.id
    Bogor: Ketua Umum Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya (SPTJR), Noak Banjarnahor mendukung keberadaan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang sedang digodok di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Noak meminta para buruh membangun solidaritas bersama pemerintah dan pengusaha dalam menghadapi situasi berat saat ini.

    "Kami tidak menolak omnibus, justru kami meminta agar para buruh membangun solidaritas bersama pemerintah dan seluruh elemen bangsa, termasuk pengusaha. Agar saling membantu menghadapi situasi sulit sekarang ini, khususnya dalam menghadapi pandemi global virus korona covid-19," kata Noak kepada Medcom.id, Minggu, 12 April 2020.

    Baca: Waktu Pembahasan RUU Ciptaker Tak Ditarget

    Noak menjelaskan catatan terhadap RUU Ciptaker, pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa dan tertutup dalam penyusunan RUU Ciptaker sehingga memunculkan beragam pertanyaan dari masyarakat.

    Menurut Noak para buruh juga sadar melihat bahwa Indonesia saat ini masih banyak pengangguran yang menunggu kesempatan kerja. Pihaknya memahami juga situasi ekonomi nasional saat ini sedang tertekan karena pandemi covid-19.

    Menurut Noak pihaknya tidak menolak omnibus, karena banyak hal positif lain yang dimuat dalam omnibus. Diantaranya keberpihakan terhadap UMKM dan koperasi serta pemangkasan terhadap jalur-jalur birokrasi yang dinilai rawan korupsi.

    Adanya aturan tersebut dapat mendorong perbaikan iklim berusaha, berinvestasi, bekerja dan efisiensi birokrasi. Kejelasan regulasi guna memangkas jalur-jalur rawan korupsi.

    "Ini yang lebih penting daripada pemerintah sekedar mencari upaya memurahkan upah buruh," jelas Noak.

    Menurut Noak banyak negara maju yang menerapkan upah buruh lebih tinggi dari Indonesia tetapi investasi tetap tinggi karena tidak ada birokrasi panjang yang tidak jelas, berbelit, dan rawan korupsi.

    "Korupsi yang membuat investasi lari, bukan upah buruh. Sehingga korupsi yang harus diperangi, bukan mengurangi kesejahteraan buruh," pungkas Noak.

    (DEN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id