UU Cipta Kerja Disebut Menata Ulang Kewenangan Daerah

    Medcom - 23 Oktober 2020 12:14 WIB
    UU Cipta Kerja Disebut Menata Ulang Kewenangan Daerah
    Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Istimewa)
    Jakarta: Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, menata  ulang soal kewenangan daerah, bukan menghapusnya.

    Menurut Syahrul, kewenangan daerah tersebut sejalan dengan filosofi UU CK yang disusun berdasarkan sistem Omnibus Law untuk menarik investasi dan memberi kemudahan berusaha.

    "Sehingga calon investor tak lari ke negara lain seperti Vietnam yang lebih kompetitif, mengingat beragam aturan dan birokrasi di sini yang dinilai menghambat,” ujar dia, Jumat, 23 Oktober 2020.

    Baca juga: Penjelasan Istana Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja

    Menteri Pertanian itu menjelaskan dengan pengesahan UU CK, khususnya soal kewenangan daerah, muncul berbagai isu dan juga spekulasi yang kurang tepat. Bahkan ada yang mempertentangkannya dengan otonomi daerah.

    Hal-hal tersebut, kata dia, mesti dijawab dan dijelaskan dengan jernih. Sebab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), peran dan kewenangan daerah perlu dijabarkan.

    "Sebaiknya sejumlah kepala daerah yang mewakili pulau di Indonesia dilibatkan dalam penyusunan RPP UU CK ini,” usulnya.

    Baca juga: Satu Keluarga Tewas Terbakar Berkumpul di Satu Ruangan

    Sebagai mantan kepala daerah yang pernah menjabat bupati, wakil gubernur, dan gubernur, Syahrul mengaku paham benar bagaimana suasana psikologis para kepala daerah dalam menyikapi UU CK. Karena itu, asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat harus bisa mengarahkan daerah.
     
    “Dalam RPP, kita juga harus mempunyai framework. Bagaimana pemerintah pusat membuat syarat-syarat soal kewenangan, lalu daerah tetap diberi ruang untuk memiliki kewenangan baik dalam perizinan maupun mengatur tata ruang. Selain itu, saya ingatkan, jangan sampai ada manuver-manuver sempit  dalam penyusunan RPP. Ini yang harus kita kawal benar,” kata dia.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id