comscore

Cegah Penularan Covid-19, Bupati Ngada Batasi Mobilitas Warga

Antara - 10 Maret 2022 15:05 WIB
Cegah Penularan Covid-19, Bupati Ngada Batasi Mobilitas Warga
ilustrasi/Medcom.id
Ngada: Bupati Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Paru Andreas mengeluarkan instruksi pembatasan aktivitas warga. Hal ini untuk mengendalikan penyebaran covid-19.

"Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Ngada level 3 ini berlaku sejak 22 Februari dan akan berlangsung hingga 22 Maret nanti dan ada beberapa poin yang diatur," kata Andreas, Kamis, 10 Maret 2022.
Dalam instruksi tersebut, kegiatan perkantoran atau tempat kerja (perkantoran pemerintah) menerapkan bekerja dari rumah/work from home (WFH) 75 persen. Sedangkan bekerja dari kantor/work from office (WFO) 25 persen.

Waktu kerja akan diatur oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah dan tidak boleh melakukan mobilisasi ke daerah lain saat WFH. Selanjutnya, instruksi itu mengatur kapasitas 50 persen kegiatan sektor esensial seperti Posyandu, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, industri strategis, konstruksi, dan tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti pasar dan toko.

Kapasitas 50 persen pun berlaku untuk pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar hewan, dan bengkel. Semua tempat tersebut harus menerapkan protokol kesehatan ketat, memakai masker, serta mencuci tangan.

Selain itu, mengatur pula pembatasan jam operasional kegiatan makan minum di tempat umum pada warung makan dan sejenisnya hingga pukul 22.00 Wita dengan kapasitas pengunjung sebesar 50 persen.

Baca: PPKM Level 3 di Sumut Bertambah Jadi 22 Daerah

Berikutnya, pemberlakuan kapasitas 25 persen diatur pada tempat ibadah baik gereja, masjid, musala, dan pura; area publik seperti tempat wisata umum; kegiatan seni budaya yang menimbulkan keramaian; resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan; rapat, seminar, dan pertemuan luring; dan aktivitas transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan rental kendaraan.

Bupati menegaskan agar kepala Dinas Kesehatan memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis lainnya seperti oksigen. Dia meminta agar pemerintah daerah melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

"Para camat wajib melakukan pendataan pasien covid-19 dan mengaktifkan kembali Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah," ujar dia. 

(NUR)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id