Kalsel Kaji Penerapan PSBB

Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mengkaji penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyusul terus meningkatnya kasus covid-19 di wilayah tersebut.

"Penerapan PSBB terkait penanganan covid-19 masih kita kaji dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota," ujar juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, Muslim, Jumat, 8 Januari 2021.
Menurut Muslim, hari ini dijadwalkan digelar Rakor Penanganan Covid-19 yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi bersama sejumlah provinsi lain seperti Kaltim, Riau, Sumbar, Papua, dan Sumatra Utara. Ia menyebut, saat ini, jumlah kasus positif covid-19 di Kalsel terus meningkat. 

Data terakhir Gugus Tugas Covid -19 Kalsel mencatat kasus positif covid-19 sudah mencapai 15.772 kasus, bertambah hampir 1.000 kasus dalam dua pekan terakhir. Tercatat ada 952 orang penderita aktif, 311 suspect, serta 594 penderita meninggal.

Baca juga: Wagub Maluku Sekeluarga Positif Covid-19

"Kemarin, kasus positif bertambah 93, tersebar di delapan daerah. Terbanyak di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Hulu Sungai Selatan," ungkapnya. 

Dalam rakor juga akan dibahas kebijakan yang akan diambil dampak dari rencanan penerapan PSBB di Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Pada bagian lain, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan pihaknya tidak akan melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau PSBB seperti daerah di Jawa dan Bali. 

Pemko Banjarmasin akan meningkatkan penegakan hukum dan disiplin di tengah masyarakat. Sesuai instruksi Presiden, daerah di luar Jawa dan Bali diminta menggiatkan kembali posko covid-19, penegakan disiplin dan kampung-kampung tangguh.

"Banjarmasin merupakan daerah dengan kasus covid -19 tertinggi di Kalsel mencapai 4.143 kasus dengan jumlah penderita meninggal 179 orang," ujar Ibnu. (Denny Susanto)

(MEL)