Pemkot Bekasi Minta DKI Bangun Pusat Energi Terbarukan di Bantargebang

    Antonio - 23 September 2021 15:21 WIB
    Pemkot Bekasi Minta DKI Bangun Pusat Energi Terbarukan di Bantargebang
    Pekerja menggunakan alat berat memindahkan sampah di area proyek Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter. Foto MI Pius Erlangga.



    Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi meminta Pemprov DKI Jakarta membangun pusat pengelolaan sampah terpadu menjadi energi terbarukan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Ini dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang terus menggunung di TPST Bantargebang.

    Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, TPST Bantargebang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Dalam perjanjian kerja sama yang tengah dibahas, Pemkot Bekasi ikut berupaya mengurangi volume sampah di lokasi tersebut.

     



    “Toh kan di situ juga sampaikan, tanahnya juga punya DKI, kita hanya ikut bagaimana supaya deposit (sampah) itu tidak bertambah. Makanya kita minta di situ ada pusat pengelolaan sampah terpadu yang menjadi energi terbarukan,” kata Rahmat di Bekasi, Kamis 23 September 2021.

    Rahmat menyatakan, Pemkot Bekasi membutuhkan dana kompensasi TPST Bantargebang. Ia juga memahami bahwa APBD Pemprov DKI Jakarta ikut terdampak pandemi.

    “Kalau soal kebutuhan (anggaran) dalam kondisi sekarang ini semua juga butuh, hanya yang menghormati. Kan yang sekarang terdampak bukan DKI saja, bukan kota, APBN pun juga terdampak pandemi. Makanya kita hati-hati betul untuk mengevaluasi ini, kerja sama ini,” ujarnya.

    Baca: Walkot Bekasi Masih Pikirkan Kenaikan Uang Kompensasi TPST Bantargebang

    Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, membantah meminta kenaikan uang kompensasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sebesar 100 persen.

    Rahmat menyatakan hingga kini Pemkot Bekasi belum membahas kenaikan jumlah uang kompensasi tersebut karena pihaknya masih membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai TPST Bantargebang.
     
    "Jadi gini, saya kemarin baca, mungkin kepala dinas itu ada statment tentang kenaikan uang bau, kosinyasi. Nah kan kita belum bahas (kenaikan dana kompensasi 100 persen), kita baru menyusun poin-poin berkenaan dengan perpanjangan pemanfaatan," kata Rahmat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana, menyatakan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta 'duit bau' dana kompensasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang naik hingga 100 persen ke Pemprov DKI Jakarta. Hal itu untuk melakukan perbaikan lingkungan di sekitar TPST Bantargebang.

    "Kita meminta kenaikan kepada DKI Jakarta itu bisa untuk pemulihan lingkungan, perbaikan lingkungan," katanya kepada Medcom.id, Rabu, 22 September 2021.

    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id