comscore

Pengesahan UU IKN Dinilai Langkah Hukum Progresif

Ahmad Mustaqim - 19 Januari 2022 14:16 WIB
Pengesahan UU IKN Dinilai Langkah Hukum Progresif
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Subardi. Foto: istimewa.
Yogyakarta: Pengesahan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang oleh DPR dinilai menjadi langkah hukum progresif. Anggapan sejumlah LSM serta Fraksi PKS soal pengesahan UU IKN yang terburu-buru kurang tepat. 

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Subardi, mengatakan, UU IKN mencerminkan karakter teori hukum progresif, seperti yang dicetuskan Profesor Satjipto Rahardjo, seorang filsuf hukum dari Universitas Diponegoro.
Menurutnya, teori hukum progresif menekankan pada aspek substansi dan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga UU IKN dibutuhkan cepat agar pembangunan bisa segera dilakukan.

"Karakter Hukum Progresif menghendaki pembaharuan hukum yang cepat dan tentunya untuk kemanfaatan. Ini seperti gerakan pembebasan agar UU IKN tidak terjebak pada tarik ulur kepentingan yang justru menghambat," kata Subardi, Rabu, 19 Januari 2022. 

Dari sekian banyak argumentasi mengapa UU IKN dianggap terburu-buru, Subardi tidak setuju jika selama pembahasan dinilai menutup ruang konsultasi publik. 

Baca juga: Sungai Rejoso Meluap, Ribuan Rumah di Pasuruan Kebanjiran

Pansus, kata dia, beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik di tiga universitas, hingga melibatkan pakar pakar tata ruang, pakar keuangan, dan pakar hukum tata negara. Pansus juga mengunjungi lokasi IKN baru dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat.

"Pembentuan UU IKN sudah aspiratif dan partisipatif. Bisa dilihat dari rapat-rapat yang dilakukan, termasuk saat audiensi dengan 15 LSM se-Kalimantan Timur," kata Ketua DPW NasDem DIY ini. 

Subardi berpendapat UU IKN menjadi dasar hukum untuk membangun peradaban baru. Aturan ini akan menjadi tonggak pembangunan nusantara yang berkeadilan, pembangunan yang berasaskan sila kelima Pancasila.

"UU sudah disahkan, mari kita melihat lagi semangat perpindahan Ibu Kota yang sudah digagas sejak era Bung Karno pada dekade 1950-an. Ada semangat peradaban baru, semangat agar pembangunan lebih merata, semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

Usai pengesahan UU IKN, ia menambahkan, sejumlah proyeksi besar harus disiapkan pemerintah. Di antaranya pada Pasal 8 UU IKN bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara, yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. 


(MEL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id