400 Lebih Wisata di Jatim Masih Dilarang Beroperasi

    Amaluddin - 14 September 2021 17:48 WIB
    400 Lebih Wisata di Jatim Masih Dilarang Beroperasi
    Ilustrasi. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meninjau lokasi wisata yang terdampak PPKM. FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkab Mojokerto



    Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat 428 dari 474 destinasi wisata tidak buka, meski daerah setempat berstatus PPKM level dua dan tiga. Pasalnya, ratusan lokasi wisata tersebut belum memiliki sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Enviroment) dan QR Code.

    "Artinya baru 9,7 persen atau setara 46 destinasi wisata yang bersertifikat, dan diizinkan beroperasi," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, Sinarto, dikonfirmasi, Selasa, 14 September 2021.

     



    Tak hanya destinasi wisata, sertifikat CHSE ini juga berlaku bagi hotel, restoran dan homestay. Saat ini hanya 188 dari 1.510 hotel yang tersertifikasi di Jatim.

    "Sementara homestay ada 5 dari 1.324 unit. Sedangkan rumah makan dan restoran yang tersertifikasi baru sebanyak 147 dari 4.323 unit," ujarnya.

    Sinarto mengatakan, sertifikat tersebut menunjukkan destinasi wisata terjamin kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Maka itu Sinarto mendorong pengelola wisata, dan pemerintah kabupaten/kota segera mendaftarkan wisata agar mengantongi sertifikasi CHSE.

    Baca: Pemkab Malang Segera Uji Coba Pembukaan 7 Tempat Wisata

    "Karena apa, hal itu penting untuk menjaga pengelolaan secara baik dan keselamatan bagi pengunjung atau wisatawan," katanya.

    Selain sertifikat CHSE, tempat wisata juga harus menyediakan QR Code, sehingga pengunjung yang masuk wajib memindai barcode melalui aplikasi PeduliLindungi. Hingga kini, baru ada empat daya tarik wisata Jatim yang dilengkapi QR Code, yakni Taman Rekreasi Selecta dan Jatim Park 2 di Kota Batu, Hawaii Group di Kota Malang dan Maharani Zoo Goa di Lamongan.

    "Untuk usaha pariwisata yang sudah dilengkapi QR Code, rinciannya 40 hotel, 203 restoran dan 42 kafe," ujarnya.

    Sinarto menyatakan, kebijakan itu diterapkan di daerah PPKM Level 2 dan 3 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Selain itu, harus mendapat rekomendasi pemerintah kabupaten/kota setempat.

    "Jadi harus hati-hati, daerah level dua jangan seenaknya sendiri. Tetap harus patuh pada Inmendagri, itu direkomendasikan bahwa yang mengambil keputusan kepala daerah," ujarnya.

    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id