Pemprov Papua Minta Tambahan Polres dan Kodim

    Roylinus Ratumakin - 09 November 2019 16:00 WIB
    Pemprov Papua Minta Tambahan Polres dan Kodim
    Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, Papua, Jumat, 8 November 2019. Medcom.id/ Roylinus Ratumakin
    Jayapura: Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal berharap adanya penambahan kantor Kepolisian Resor (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) di Papua khususnya wilayah-wilayah rawan yang masih terdapat kelompok separatis bersenjata. Klemen meyakini kehadiran Polres sangat dibutuhkan di setiap Kabupaten di Papua.

    "Ini untuk menjaga keamanan, maka polisi harus hadir dalam jumlah dan kapasitas yang cocok sesuai  dengan status daerah itu sebagai kabupaten. Sehingga kalau ada situasi keamanan yang terganggu, kita bisa langsung meminimalisir situasi yang terjadi," kata Klemen di Jayapura, Sabtu, 9 November 2019.

    Klemen mengaku keinginannya tersebut sangat beralasan. Jika ada kejadian di wilayah Papua, pihak TNI bisa dengan segera mem-back up Polri sehingga tidak perlu lagi menunggu bantuan pasukan dari luar.

    "Kondisi goegrafis di Papua sangat berbeda dengan beberapa wilayah di Indonesia. Di Papua untuk menjangkau kabupaten satu dengan kabupaten lainnya harus menggunakan pesawat terbang. Jadi saya rasa penambahan pos kemanan perlu, sehingga dapat menindak kejadian tanpa harus menunggu bala bantuan," jelas Klemen.

    Klemen berharap permintaan adanya Polres dan Kodim tambahan bisa ditanggapi dengan cepat oleh Kapolri dan Panglima TNI. Klemen memastikan kehadiran Polres dan Kodim tambahan bisa mempercepat penanganan kejahatan atau pencegahan kejahatan di wilayah Papua dan sekitarnya.

    "Suka tidak suka harus dibangun di 29 kabupaten/kota di Papua. Karena ini bersifat teritorial day to day. Kalau kemarin itu kejadiannya ( kerusuhan wamena) situsional," ungkap Klemen.

    Sementara Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan Kapolri telah menyetujui pembentukan lima polres dan akan mulai dibangun pada 2020. Lima Polres tersebut berada di Kabupaten pemekaran yang rawan konflik terutama konflik bersenjata, antara lain; Polres Nduga, Puncak, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai.

    "Ini juga untuk mendukung pelayanan pengamanan kepada masyarakat, menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di daerah itu," kata Paulus.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id