Mantan Sekretaris KPU Makassar Dituntut 8 Tahun Penjara

    Muhammad Syawaluddin - 06 Januari 2020 19:42 WIB
    Mantan Sekretaris KPU Makassar Dituntut 8 Tahun Penjara
    ilustrasi Medcom.id
    Makassar: Terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot) 2018 yang juga merupakan Sekretaris KPU Makassar, Sabri dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan. 

    Sabri dinilai terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp60 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

    "Terdakwa dituntut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1," katanya, salah satu JPU, Mudazzir, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 6 Januari 2020.

    Selain dituntut selama delapan tahun penjara Sabri juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak diganti maka ada penambahan masa penahanan selama enam bulan kurungan penjara. 

    Tidak hanya itu, uang negara yang diambil oleh Sabri dari dana hibah sebesar Rp6,4 miliar untuk kepentingan pribadinya juga harus dikembalikan. Jika tidak maka akan ada penambahan penahan terhadap terdakwa tersebut. 

    "Jika tidak dikembalikan masa tahanan akan ditambah 2 tahun 6 bulan," katanya. 

    Sementara, terdakwa kedua yakni Bendahara KPU Makassar, Habibi dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta oleh Jaksa Penuntut Umum. Habibi diduga bersama dengan Sabri melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Pilwalkot 2018 tersebut. 

    Kuasa Hukum Sabri, mengatakan bahwa dalam tuntutan JPU ada beberapa kesalahan sehingga, pihaknya bakal mengajukan pledoi pada sidang selanjutnya. Tuntutan terhadap kliennya juga dianggap terlalu berat. 

    "Ada beberapa kesalahan dalam perkara ini. Pembelaan nanti kami tuangkan di pledoi saat sidang (selanjutnya)," jelasnya. 

    Sebelumnya, Sabri menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar pada 2018 setelah penyidik Polda Sulsel menetapkan Sabri dan Habibi (Bendahara KPU Makassar) sebagai tersangka yang merugikan negara hingga Rp6,4 miliar. 

    Dana yang digunakan Sabri tersebut merupakan dana untuk kegiatan honor PPK satu bulan dan PPS yang ada di seluruh kota Makassar dan dipergunakan untuk kegiatan lain. 



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id