DPRD Usul UMP DIY Naik Melebihi 8,5 Persen

    Patricia Vicka - 29 Oktober 2019 17:32 WIB
    DPRD Usul UMP DIY Naik Melebihi 8,5 Persen
    Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Foto: Medcom.id/Patricia Vicka
    Yogyakarta: DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 di atas 8,5 persen. Usulan bertujuan mengurangi garis kemiskinan di wilayah DIY

    Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan besaran UMP 2019 masih di bawah garis kemiskinan. Para buruh yang menerima gaji sesuai UMP tergolong miskin.

    "Batas hidup layak satu keluarga idealnya diatas Rp1,8 juta. Kalau hitung-hitungan pakai rumus PP 78 2015 soal pengupahan sekarang buruh tetap miskin. Jadi enggak selesai pengentasan kemiskinan," tegas Huda di kantor DPRD DIY, Selasa, 29 Oktober 2019.

    Dia menjelaskan penetapan UMP 2019 berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) beberapa komponen barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pihak yang melakukan survei adalah Dewan Pengupahan. 

    Namun harga yang diambil adalah harga terendah. Sehingga besarannya masih jauh dari batas hidup layak. 

    "Seharusnya diambil harga tengah-tengah atau rata-rata barang supaya mendekati batas hidup layak," kata dia.

    Ia mendorong Pemda DIY untuk berani membuat rumusan sendiri di luar PP Pengupahan. Tindakan serupa dilakukan Pemprov Aceh.  Langkah ini dilakukan untuk merealisasikan komitmen Pemda DIY untuk menekan angka kemiskinan. 

    "Hitungan idelanya satu keluarga itu 450 ribuan sekian dikali empat anggota keluarga jadi sekitar R1,8 juta. Harusnya UMP itu lebih dari batas itu. Kita dorong Pemda buat rumusan sendiri supaya bisa lebih dari itu (lebih dari 8,5 persen)," jelasnya.

    Solusi lainnya, Pemda DIY diminta segera membuat peraturan terkait upah sektoral. Penetapan upah sektoral didasarkan pada bidang dan sektor pekerjaan diyakini mampu meningkatkan pendapatan buruh. Upah sektoral dinilai tidak memberatkan perusahaan dan pengusaha.

    "PP itukan peraturan umum. Bisa disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati dan Wali Kota. Nanti didalamnya diatur soal upah sectoral," bebernya.

    Ketua Komisi D DPRD DIY Kuswanto menyarankan organisasi buruh DIY melayangkan gugatan resmi kepada Pemda DIY agar penetapan UMP tidak berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015.  Langkah ini diyakini mampu membuat Pemda menaikkan UMP 2020 lebih dari 8,5 persen.

    Kenaikan UMP dan UMK 2020 di wilayah DIY akan diumumkan pada 1 November 2019. Kenaikannya diprediksi sebesar 8,5 persen atau sekitar Rp133 ribu.  Besaran UMP 2020 diperkirakan Rp 1.704.607dari sebelumnya Rp 1.570.92. 

    Sementara besaran UMK Kota Yogyakarta diperkirakan  Rp2 juta dari sebelumnya Rp 1,846.400. Sementara Kabupaten Sleman Rp1.833.000 dari sebelumnya 1.701.000.  UMK Kabupaten Bantul Rp 1.782.800  dari sebelumnya Rp 1.649.800.00. Sedangkan UMK Kabupaten Kulonprogo Rp1.750.483 dari sebelumnya Rp1.613.200. UMK Kabupaten Gunung Kidul Rp 1.704.000 Rp1.571.000.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id