Menteri LHK: Langkah Dinas Lingkungan Hidup se-Indonesia Wajib Seirama

    Media Indonesia - 10 Maret 2020 10:06 WIB
    Menteri LHK: Langkah Dinas Lingkungan Hidup se-Indonesia Wajib Seirama
    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. (Foto: MI/Ardi Teristi Hadi)
    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh kepala dinas lingkungan se-Indonesia bersinergi sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak. 

    Siti berharap tidak ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu kepala daerah menyelesaikan masalah di lapangan. Misalnya menarik kewenangan atau anggaran yang minim.

    "Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antardinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di kabupaten, pakai kekuatan provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan kementerian. Akan saya kawal langsung ke dirjen-dirjennya,'' kata Siti, di Lombok, Senin, 9 Maret 2020.

    Baca juga: Komunitas Peduli Sampah Tumbuh 5 Kali Lipat

    Siti mengingatkan pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat Undang-Undang 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

    Menurut dia, Indonesia sedang memasuki arus utama baru pembangunan. Pada 2000 arus utama bangsa adalah kesetaraan gender, lalu good governance pada 2005, dan perubahan iklim di 2017.

    ''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstream pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam," tutur Menteri LHK.

    Ia menegaskan tidak ada lagi pihak yang cuma memikirkan teknis pencemaran dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) tapi harus seluruh aspek. Cara kerja lama pun mesti ditinggalkan dengan peningkatan interaksi dan sinergi.

    Baca juga: RUU Cipta Kerja Diyakini Tak Gerus Norma Lingkungan

    "Para kepala dinas harus lebih aktif melakukan analisis, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat," jelasnya.

    Siti mengungkapkan banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu. Karena itu semua pihak harus bersatu menyelesaikannya.

    ''Contoh saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang tidak mau tahu karena kewenangan sudah ditarik ke provinsi. Pun kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) saja, ada tanggung jawab lingkungan juga di situ, tanggungjawab kita semua,'' tegas dia.

    (MEL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id