Buruh Disarankan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

    Hendrik Simorangkir - 06 Oktober 2020 16:55 WIB
    Buruh Disarankan Ajukan <i>Judicial Review</i> UU Cipta Kerja ke MK
    Ilustrasi--Buruh di Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan aksi mogok kerja. (Foto: Medcom.id/hendrik Simorangkir)
    Bandung: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyarankan serikat buruh mengajukan uji materi atau judicial review apabila merasa keberatan atas poin-poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI.

    "Konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi dan undang-Undang sudah ditetapkan oleh DPR," kata Kepala Disnakertrans Jabar, Taufik Garsadi, melansir Antara, Selasa, 6 Oktober 2020.

    Selain itu, lanjut Taufik, pihaknya juga meminta serikat buruh untuk melakukan konsolidasi internal dan tidak menggelar aksi mogok kerja serta unjuk rasa terkait disahkannya UU Cipta Kerja.

    Baca juga: Ridwan Kamil: UU Ciptaker Terima Dulu, Nanti Dievaluasi

    Ia mengatakan langkah judicial review lebih tepat ketimbang mogok kerja. Terlebih, unjuk rasa di lapangan memiliki risiko lebih besar dalam masa pandemi covid-19.

    "Di Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa, ada juga yang menolak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah mengimbau jangan mogok dan unjuk rasa karena risikonya besar," ujarnya.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id