KPK Dorong Aset Jalan Pertamina di Kalteng Dioptimalkan

    Candra Yuri Nuralam - 07 Agustus 2020 08:58 WIB
    KPK Dorong Aset Jalan Pertamina di Kalteng Dioptimalkan
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
    Barito Timur: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin aset Pertamina di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dioptimalkan. KPK memfasilitasi pertemuan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Tengah dan PT Pertamina (Persero) untuk membahas aset jalan di Barito Timur yang bermasalah.

    “KPK berharap adanya sinergi antara Pemda Kalteng dan Pertamina untuk mengembangkan infrastruktur jalan," kata Ketua Satgas Koordinator Wilayah II, Asep Rahmat Suwandha, saat kunjungan ke lokasi aset di Barito Timur, Kalteng, Kamis, 6 Agustus 2020

    Aset jalan ini membentang dari Desa Bentot, Petangkep Tutui, sampai dengan Desa Telang, Paju Epat, Barito Timur. Panjang jalan sekitar 60 kilometer ditaksir bernilai Rp200 miliar. Jalan ini awalnya dibuka untuk mendukung mobilisasi kegiatan eksplorasi Pertamina di daerah Tanjung pada akhir 1960-an.

    Aset tersebut seharusnya dapat dimaksimalkan sebagai akses pengangkutan hasil pertambangan, perkebunan, dan pertanian di Barito Timur. KPK mengestimasi dampak berganda (multiplier effect) jalan tersebut mencapai Rp7 triliun bagi ekonomi Kalteng.

    KPK ingin permasalahan aset jalan milik Pertamina di Barito Barito Timur rampung dengan cepat. Pemda di Kalteng diminta membantu pengurusan masalah itu.

    "Ini bisa meningkatkan konektivitas antardaerah guna mempermudah transportasi komoditas. Terutama hasil pertambangan dan perkebunan,” ujar Asep.

    Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mendukung upaya optimalisasi jalan itu. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi Pertamina.

    “Pemerintah daerah meminta kepada Pertamina untuk menyerap tenaga kerja lokal serta berpedoman kepada aspek health, safety, and environment (HSE),” ujar Sugianto.

    Asdatun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Ronald Bakara, menjamin permasalahan aset ini bakal selesai dalam waktu singkat. Apalagi, sertifikat hak pakai milik Pertamina yang tercatat sah.

    “Aset sudah clear sehingga dapat menguatkan program optimalisasi aset. Untuk itu agar dibuatkan MoU antara PT Pertamina (Persero), Pemprov Kalteng, dan Pemkab Barito Timur,” ujar Ronald.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id