Serikat Buruh Jatim Berencana Demo

    Syaikhul Hadi - 17 November 2019 09:36 WIB
    Serikat Buruh Jatim Berencana Demo
    Tampilan disparitas upah di Jawa Timur. Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi
    Surabaya: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur berencana menggelar aksi di kantor Gubernur, kantor DPRD Jawa Timur, dan Grahadi Surabaya. KSPI mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mencabut upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 dan menaikkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sebesar 15 persen pada 2020.

    Sekretaris KSPI Jatim, Jazuli, mengungkap aksi digelar selama dua hari, pada Selasa, 19 November hingga Rabu, 20 November 2019. Aksi dilakukan menyusul penetapan UMK di Jatim pada 21 November 2019.

    "Kami akan menyuarakan aspirasi, kami tidak anti dengan Gubernur maupun Pemerintah. Pemerintah seharusnya tahu dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebenarnya kami juga tidak mau aksi, jika pemerintah mau berdialog," ucap Jazuli saat berdiskusi bersama anggota DPRD Jatim di kantor DPW FSPMI, Surabaya, Sabtu malam, 16 November 2019.

    Sejumlah hal yang akan disampaikan ke Khofifah pada saat aksi. Pertama meminta Gubernur Jawa Timur mencabut UMP tahun 2020 sebesar Rp.1.768.777.08. Penetapan UMP dinilai tidak ada manfaatnya.

    "Penetapan itu didasarkan pada apa juga tidak jelas. Upah itu syarat dengan pelanggaran dengan ketentuan perundang-undangan, dan secara politik juga sangat mengecewakan kami," tambahnya.

    Kedua, berkaitan dengan penetapan UMK pada 21 November 2019 mendatang. Menurutnya, penetapan UMK harus didasarkan pada hasil survei masyarakat.

    "Jangan asal-asalan seperti yang disampaikan kementerian, yang mana kenaikan upah sebesar 8,51 persen  berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional. Itu dipukul rata. Dan inilah yang akan menjadikan disparitas upah di Jatim semakin besar," jelasnya.

    Dia melanjutkan jika Gubernur Jawa Timur belum bisa mengambil langkah diskresi untuk menaikkan upah, maka tidak hanya disparitas yang tinggi. Melainkan, terjadinya kesenjangan sosial.

    "Di satu sisi daerah di A upahnya mencapai Rp4,2 juta, sedangkan di sisi yang lain upahnya masih dibawah Rp2 juta, selisihnya 120 persen," katanya.

    Dia mencontohkan besaran upah yang ada di kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto. Pada 2019, UMK Kabupaten Mojokerto mencapai Rp3.851.983.38,- sedangkan Kota Mojokerto Rp2.263.665.07. Dia berharap 
    pemerintah bisa menaikkan upah sesuai dengan kondisi riil masing-masing kabupaten/kota. 

    "Disparitasnya tinggi sekali. Padahal dua kabupaten kota ini hanya dibedakan jarak kecil. Tapi selisihnya jauh sekali. Nah, inilah yang harus diketahui Ibu Khofifah," tegasnya.




    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id