Suharsono Bantah Pencabutan IMB Gereja Bermuatan Politis

    Ahmad Mustaqim - 29 Juli 2019 19:50 WIB
    Suharsono Bantah Pencabutan IMB Gereja Bermuatan Politis
    Bupati Bantul, Suharsono. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
    Bantul: Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suharsono membantah kebijakan mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu untuk menarik suara mayoritas jelang Pilkada 2020. GPdI Sedayu yang semula mengantongi IMB dengan nomor register 0116/DMPT/212/1/2019 sempat ditolak warga dengan dalih bangunan awalnya didirikan untuk tempat tinggal. 

    Tertanggal Jumat, 26 Juli 2019, Bupati Suharsono menerbitkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu sebagai Rumah Ibadat yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat. 

    "Tidak ada hubungannya itu. (Pembatalan IMB) berkaitan) suara Pilkada sama sekali tidak," kata Suharsono di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin, 29 Juli 2019.

    Baca: Bupati Bantul Batalkan IMB Gereja di Sedayu

    Menurut Suharsono, kebijakan yang diambil bermula dari laporan masyarakat soal dugaan rumah ibadah yang menyatu dengan tempat tinggal. Suharsono mengaku kemudian menindaklanjuti laporan itu. 

    Baginya keputusan mencabut IMB gereja sudah sesuai aturan. "Saya apa-apa harus sesuai aturan hukum," jelas Suharsono.

    Sempat muncul kabar kelompok organisasi kemasyarakat (ormas) berbasis agama yang memantau GPdI Sedayu. Hal itu terkonfirmasi oleh Polsek Sedayu saat melakukan penjagaan saat proses ibadah di gereja tersebut dua pekan lalu. 

    Namun, Suharsono tetap membantah langkah yang dilakukan bermuatan politis. Ia juga mengaku sudah bertemu dengan perwakilan kelompok ormas tersebut.

    "Jadi tujuan saya ingin yaitu untuk 100 tahun atau 1.000 tahun untuk ibadah biar tenang, anak cucu, cicit, semuanya. Itu yang baru mengeluarkan peraturan itu saya," tegas Suharsono.

    Suharsono mengungkit langkahnya menyelesaikan kasus bernuansa agama di Kecamatan Pajangan dan sejumlah daerah lain. Menurut dia, sudah ada aturan hukum yang mendasari agar rumah ibadah bisa berdiri dengan sesuai aturan.

    "Saya menjabat tiga bulan langsung (membuat aturan) sampai sekarang bisa dipakai tidak ada yang melanggar, tidak ada yang merecoki. Saya tiga bulan kumpulkan (pihak yang menyoal) semuanya, kenapa itu dilarang. Agama ini diakui oleh pemerintah," beber Suharsono. 

    Suharsono mengaku tak takut apabila ada pihak yang menyebutnya tak memiliki komitmen melindungi kelompok minoritas. Menurutnya, langkahnya menyelesaikan kasus di Kecamatan Pajangan banyak mendapat apresiasi. "Yang penting sesuai aturan hukum," ungkap Suharsono.

    Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul, Bambang Guritno, menyebut ratusan rumah ibadah bisa berdiri dengan baik. Ia menyebut ratusan rumah ibadah yakni 726 masjid dan musala, 24 gereja kristen, serta 15 gereja katolik berjalan bagus.

    "Pak bupati dielu-elukan Komnas HAM, nomor empat terbaik nasional karena toleransi, harmonisasi," ungkap Bambang.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id