Pemerintah Diminta Kaji Skema Uji Coba Semi Pedestrian Malioboro

Yogyakarta: DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemerintah mengkaji ulang skema uji coba semi pedestrian Malioboro. Hal ini berkaitan dampak signifikan penurunan omzet pedagang di salah satu ikon pariwisata Yogyakarta tersebut.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengatakan telah memantau langsung dampaknya terhadap pedagang yang alami penurunan omzet.
"Saya sudah turun beberapa hari ini. Mesti ada hal yang perlu dievaluasi pemerintah di sini," kata Huda saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 7 November 2020.

Baca: Malioboro Diuji Coba Semi Pedestrian

Huda menjelaskan evaluasi yang perlu dilakukan yakni skema pengaturan lalu lintas. Huda tak menampik semi pedestrian di Malioboro bisa dinikmati wisatawan.

"Wisatawan saya tanya senang dengan suasana di Malioboro (saat uji coba semi pedestrian). Ini jadi hal positif," jelasnya.

Meski demikian Huda menilai pemerintah harus bisa mengatur skema keterjangkauan parkir bagi wisatawan. Ia menduga penurunan omzet pedagang karena wisatawan maupun pengunjung Malioboro mengurungkan diri akibat kesulitan mencari parkir kendaraan.

"Parkir mobil atau motor sulit. Pedestrian baik apabila akses juga baik. Perlu diperbaiki transportasi lokalnya," ungkap politikus PKS ini.

Uji coba semi pedestrian Malioboro dimulai 3 hingga 15 November 2020. Sejumlah ruas jalan menjadi satu arah dan berlaku 24 jam. Pola rekayasa lalu lintas disebut giratori atau berlawanan arah jarum jam.

Kemudian sejumlah jalan yang jadi satu arah yakni Jalan Mataram dan Jalan Suryotomo (dari selatan ke utara), Jalan Pasar Kembang, Jalan Abu Bakar Ali (timur ke barat), Jalan Letjen Suprapto (utara ke selatan), serta Jalan Gandekan dan Jalan Bhayangkara (selatan ke utara). Selain itu, jalan sirip-sirip Malioboro dijadikan dua arah.


 

(DEN)