Alasan Pemerintah Uji Coba PPKM Level 1 di Blitar

    Patrick Pinaria - 04 Oktober 2021 20:54 WIB
    Alasan Pemerintah Uji Coba PPKM Level 1 di Blitar
    Momen saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menggelar konferensi pers secara daring (Foto: Antara/Zubi Mahrofi)



    Jakarta: Pemerintah telah menetapkan satu wilayah di Pulau Jawa-Bali masuk dalam kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. Wilayah yang ditetapkan pemerintah itu, yakni kota Blitar.

    Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Blitar layak menerapkan PPKM level 1 lantaran memenuhi syarat indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan target cakupan vaksinasi dari pemerintah. Namun, ia memastikan penerapan PPKM level 1 di kota bagian dari Jawa Timur itu bersifat uji coba.

     



    "Implementasi uji coba PPKM level 1 diberlakukan karena telah memenuhi syarat indikator WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70 persen dan dosis 1 lansia sebesar 60 persen," ujar Luhut saat mengumumkan masa perpanjangan PPKM lewat konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin, 4 Oktober 2021.

    Luhut mengatakan pemerintah akan menurunkan tim khusus yang dibentuk bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengawasi pelaksanaan uji. Ia berharap pelaksanaan uji coba ini bisa berjalan lancar agar bisa menjadi contoh bagi wilayah lain.

    "Kami telah membentuk task force (satgas) yang terdiri dari pakar-pakar, ahli di bidangnya untuk tinggal beberapa waktu di Blitar untuk memonitor. Kalau nanti berhasil, kita akan kembangkan ke kota-kota yang masuk level 1," tambahnya.

    Tim pemerintah juga mengawasi dan memonitor seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat. Supaya, bisa mengambil langkah cepat bila terjadi keadaan darurat seperti lonjakan kasus covid-19.
     
    Sementara itu, Luhut menyebut ada 20 kabupaten/kota yang bertahan di PPKM level 2. Sedangkan, wilayah dengan PPKM level 3 bertambah dari 84 kabupaten/kota menjadi 107 kabupaten/kota.
     
    “Karena kota-kota di level 2 yang sebelumnya mendapat dispensasi belum mampu mencapai target cakupan vaksinasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.
     
    Luhut menjelaskan syarat minimum cakupan vaksinasi untuk penurunan level PPKM 3 ke 2. Pertama, 70 persen masyarakat di wilayah tersebut harus sudah disuntik vaksin dosis pertama.

    (PAT)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id