Pemprov Banten Diminta Kaji Ulang Pinjaman Daerah

    Antara - 13 Juni 2021 03:44 WIB
    Pemprov Banten Diminta Kaji Ulang Pinjaman Daerah
    Ilustrasi anggaran. Medcom.id/M Rizal



    Serang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten setempat mengkaji ulang terkait dengan rencana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Banten berencana mengajukan pinjaman tahap kedua sebesar Rp4,1 triliun.

    "Terkait dengan adanya kebijakan baru mengenai adanya bunga pinjaman oleh PT SMI, harus dikaji ulang karena harus melihat kemampuan keuangan daerah agar nantinya tidak membebani APBD Banten," kata Wakil Ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati dalam sebuah diskusi, Sabtu, 12 Juni 2021.

     



    Latar belakang pinjaman kepada PT SMI yang dilakukan Pemprov Banten, lanjut dia, sama seperti beberapa daerah lainnya di Indonesia. Banten berupaya memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi covid-19.

    "Rencana ini sejak 2020 yang akan meminjam Rp4,9 triliun. Nah, pada tahun 2020 sudah terealisasi sekitar Rp800 miliar dan tidak ada masalah," kata politikus Partai Demokrat ini.

    Menurut Nawa Said, pinjaman PT SMI sebelumnya tidak memiliki bunga. Namun, skeman pinjaman tersebut memiliki bunga. Ditambah lagi, tempo pengembalian pinjaman juga berkurang dari 10 tahun menjadi 5 lagi.

    DPRD berpendapat kemampuan fiskal Pemprov Banten tidak mengganggu APBD jika jangka pembayaran pinjaman 10 tahun. "Ada program-program yang sebelumnya direncanakan dibiayai dari pinjaman PT SMI dan sudah mulai lelang. Ini juga yang bikin masalah," katanya.

    Baca: Pemerintah Pusat Siapkan Bantuan Fasilitas Isolasi Mandiri di Daerah

    Nawa Said meminta Pemprov Banten menghitung kembali kemampuan anggaran daerah untuk mencicil pinjaman. Pemprov Banten juga diminta mendapatkan fatwa hukum dari pengacara negara.

    "Saya secara pribadi dan anggota DPRD menyerahkan penuh semuanya kepada pemprov dengan memperhatikan kemampuam bayar," kata Nawa Said.

    Pinjaman PT SMI sebesar Rp4,1 triliun akan dianggarkan untuk membiayai sejumlah layanan dasar di Pemprov Banten. Rinciannya, Dinas Pendidikan Rp77,4 miliar, Dinas PUPR Rp1,6 triliun, Dinkes Rp1,01 triliun, Dinas Perkim Rp700 miliar, dan Disperindag sekitar Rp30 miliar.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id