comscore

Hak Politik Nurdin Abdullah Turut Dicabut Hingga Denda Miliaran Rupiah

Muhammad Syawaluddin - 30 November 2021 00:46 WIB
Hak Politik Nurdin Abdullah Turut Dicabut Hingga Denda Miliaran Rupiah
Majelis Hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 29 November 2021. Medcom.id/ Muhammad Syawaludin
Makassar: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhi hukuman 5 tahun kurungan penjara terhadap Nurdin Abdullah. Bahkan hakim juga memutuskan pencabutan hak politik dan ganti rugi kerugian negara akibat perbuatan Nurdin.

Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino, mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan non aktif tersebut secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
"Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp500 juta, apabila denda itu tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," kata Ibrahim di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 29 November 2021.

Baca: Rakorwil NasDem DIY-Jateng untuk Kawal Kesejahteraan Masyarakat

Nurdin disebut melanggar Pasal 12 huruf a (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Nurdin juga dinilai telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, majelias hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada mantan Bupati Bantaeng itu dengan membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dollar Singapura dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan selama sebulan setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap maka harta terdakwa akan dirampas.

"Harta akan dirampas untuk menutupi kerugian negara dan apabila harta benda tidak mencukupi sebagai pengganti maka akan diganti dengan kurungan penjara selama sepuluh bulan," ungkapnya.

Dalam amar putusan tersebut, Nurdin Abdullah juga dijatuhkan hukuman tambahan lain yakni pencabutan hak politik selama tiga tahun lamanya. "Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani masa pidana pokok," ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zainal Abidin, mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan hakim. Menurut Zainal hampir semua fakta dan analisa pihaknya diambil oleh majelis hakim.

"Putusan ini sebagian besa telah mengambil tuntutan kita," jelasnya.

Walaupun ada beberapa, kata dia yang tidak masuk dalam putusan oleh majelis hakim seperti masalah lahan tempat berdirinya sebuah masjid yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun, secara keseluruhan hampir semua tuntutan mereka diambil oleh majelis hakim.

Kemudian pencabutan hak politik dalam tuntutan selama 5 tahun namun, majelis hakim hanya menjatuhkan selama 3 tahun. Begitu pun dengan uang pengganti yang semula Rp3,187 miliar, tapi majelis hakim hanya menjatuhkan Rp2,187 miliar.

"Majelis hakim dan kami sependapat terkait fakta-fakta sidang, penerapan pasal, dan lainnya. Sebagian besar diambil oleh majelis hakim," ujarnya.

 

(DEN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id