Izinkan Jenazah PDP Dibawa Pulang, Direktur RSUD Daya Makassar Dicopot

    Muhammad Syawaluddin - 30 Juni 2020 20:08 WIB
    Izinkan Jenazah PDP Dibawa Pulang, Direktur RSUD Daya Makassar Dicopot
    Ilustrasi. Medcom.id
    Makassar: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ardin Sani, dicopot dari jabatannya. Pencopotan lantaran Ardin mengizinkan jenazah berstatus pasien dalam pemantauan (PDP) covid-19 dibawa pulang keluarga.

    "Keputusan ini diambil oleh Pak Wali Kota setelah melalui pertimbangan yang matang, di mana protokol kesehatan yang berlaku hukumnya wajib untuk ditegakkan di tengah masyarakat," kata Asisten Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid-19 Makassar, Sabri, di Makassar, Selasa, 30 Juni 2020.

    Keputusan mencopot Ardin menegaskan Pemerintah Kota Makassar tidak mentolerir siapa pun yang melanggar protokol kesehatan covid-19. Terlebih, Kota Makassar masih menjadi episentrum penyebaran virus korona.

    "Protokol kesehatan yang berlaku hukumnya wajib untuk ditegakkan di tengah masyarakat. Apalagi saat ini covid-19 di Makassar semakin hari semakin meningkat," jelasnya.

    Dia mengingatkan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, atau lurah untuk serius melakukan penanganan covid-19. Mereka diminta tidak bertindak di luar aturan yang berlaku.

    "Kita harus mengajarkan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika dibiarkan, sama artinya pemerintah telah melonggarkan aturan-aturan yang telah di tetapkannya sendiri," jelasnya.

    Baca: Jepara Intensifkan Rapid Test Covid-19

    Sebelumnya, jenazah pasien PDP di RSJD Daya, berinisial, CR, 49 diambil oleh keluarganya pada Sabtu, 27 Juni 2020. Pengambilan itu diizinkan setelah dijamin oleh kerabat yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menegaskan kunci utama memutus penyebaran virus korona adalah kedisiplinan dan komitmen masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Anggaran, kata Nurdin, bukan satu-satunya solusi menekan penyebaran covid-19.

    "Dana pemerintah kita fokuskan pada penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan rumah sakit untuk mengendalikan covid-19," jelasnya. 

    Anggaran yang dipersiapkan Pemprov Sulsel untuk mengatasi pandemi Rp500 miliar, hanya terpakai kurang dari dua puluh persen. Besaran dana tersebut diperuntukkan bagi layanan kesehatan dan fasilitas rumah sakit di seluruh Sulsel. 

    Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar terus melakukan langkah menekan penularan dan penyebaran virus korona. Seperti, melakukan sweeping ke tempat-tempat ramai mengimbau masyarakat menerapkan protokol kesehatan. 

    Pemkot Makassar berencana mewajibkan semua warga yang datang dari luar Makassar memiliki kartu bebas covid-19. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga terus melakukan patroli ke tempat yang berpotensi menjadi lokasi penularan virus korona, seperti cafe, restoran, dan lainnya.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id