Wacana Pilkada Tak Langsung, Bupati Kulon Progo Ikuti Kebijakan Pusat

    Ahmad Mustaqim - 19 November 2019 18:58 WIB
    Wacana Pilkada Tak Langsung, Bupati Kulon Progo Ikuti Kebijakan Pusat
    Ilustrasi - Medcom.id.
    Kulon Progo: Bupati Kulon Progo, Sutedjo enggan berkomentar banyak perihal wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak langsung. Ia mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat. 

    "Mengikuti aturan saja. Kalau aturannya langsung, ya mengikuti. Kalau mau diubah ya mengikut saja," kata Sutedjo saat dihubungi, Selasa, 19 November 2019. 

    Saat ditanya mana yang lebih baik antara pilkada langsung atau tak langsung, ia menolak memilih. Sutedjo menyatakan aturan yang dibuat pemerintah akan mempertimbangkan kebaikan untuk publik. 

    "Apapun peraturannya harus dijalani. Kalau saya tidak milih salah satu (pilkada langsung atau tak langsung)," ujarnya. 

    Ia menilai, dua sistem pemilihan kepala daerah itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, Sutedjo berpendapat jika keduanya juga demokratis sepanjang dijalankan sesuai aturan. 

    "Karena undang-undang yang buat bukan kita, tapi DPR pusat, ya DPR pusat saja," ungkapnya. 

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pernah mengungkap pilkada langsung mempunyai sisi negatif, yakni biaya politik tinggi. Meski partisipasi demokrasi meningkat dari tahun ke tahun. Tito menyebut calon kepala daerah harus mengeluarkan Rp20 hingga Rp30 miliar selama kampanye pilkada. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.
     
    Keinginan Tito mengevaluasi sistem pilkada langsung menuai pro dan kontra. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menolak pilkada dikembalikan melalui DPRD.
     
    Juru bicara presiden Fadjroel Rachman menyebut Presiden Joko Widodo menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. Jokowi menilai pilkada langsung masih relevan digunakan. Pilkada langsung juga dinilai mendekatkan kepala daerah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi menilai evaluasi pilkada hanya terkait teknis penyelenggaraan.
     
    "Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik politik uang, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan," kata Fadjroel, Senin, 18 November 2019.



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id