Pemkot Depok tak Setuju Penghapusan Tenaga Honorer

    Octavianus Dwi Sutrisno - 24 Januari 2020 06:33 WIB
    Pemkot Depok tak Setuju Penghapusan Tenaga Honorer
    Ilustrasi. Foto: Antara/Adeng Bustomi.
    Depok: Rencana penghapusan tenaga honorer secara bertahap cukup membuat para pegawai pemerintah terutama yang berstatus honorer was-was. 

    Pemerintah Kota Depok pun mengaku belum mengetahui terkait informasi tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono berharap jika isu tersebut benar tentunya harus melalui kajian yang sangat matang.

    "Kan harus dikaji dulu, sekarang kebutuhannya masih banyak (honorer) kalau saya sendiri inginnya tetap dipertahanin sampai kita lihat ke depannya," ucap Hardiono, di Depok, Kamis, 23 Januari 2020.

    Kebutuhan pegawai honorer pada setiap dinas saat ini masih terus dibutuhkan. Walau tidak mengetahui jumlah pasti berapa jumlah kebutuhan pegawai honorer di setiap dinas, tapi menurut Hardiono angkanya masih sangat besar. 

    Jika rencana itu jadi diberlakukan, dirinya mengaku akan terjadi lonjakan pengangguran. Otomatis, dampak selanjutnya, seperti tindak kriminal dan pengaruh sosial lainnya akan timbul oleh kebijakan itu.

    "Mungkin setelah banyak pengangguran ada banyak demo nantinya," tutur dia.

    Oleh sebab itu Hardiono berharap jika kebijakkan tersebut dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah pusat. 

    "Jangan sampai jadi persoalan baru lagi," tandas dia.

    Sekertaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mary Liziawati mengatakan keberadaan honorer di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok masih sangat dibutuhkan melihat keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun kebutuhan pegawai yang dibutuhkan kota berjuluk seribu belimbing ini sekitar kurang lebih 13 ribu orang.

    "Honorer di Kota Depok sangat dibutuhkan karena jumlah PNS belum mencukupi sedangkan penerimaan CPNS masih berdasarkan kuota dari Menpan RB karena itu kami masin perlu tenaga non-PNS (honorer)," papar Mary.

    Adapun jumlah honorer di seluruh perangkat daerah Kota Depok yakni sekitar 6.809 orang. Mary menuturkan nilai penggajian mereka berdasarkan kebijakan setiap kedinasan di tempat mereka bekerja.

    "Berdasarkan arahan pusat, pegawai non-PNS secara bertahap dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga jangka waktu lima tahun," jelas Mary.

    Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menghapus jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga tenaga honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Namun, penghapusan tenaga honorer itu dilakukan secara bertahap.

    Setelah tenaga honorer 
    dihapus, selanjutnya, status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya ada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK.



    (SCI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id