PSBB 3 Bodebek, Pekerja Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19

    Antara - 13 Mei 2020 23:08 WIB
    PSBB 3 Bodebek, Pekerja Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19
    Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Achmad. Foto: Antara
    Bandung: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan keputusan dan peraturan baru perpanjangan kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kawasan Bogor Depok Bekasi (Bodebek). Aturan baru itu ditandatangani pada Selasa, 12 Mei 2020. 

    Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.263 Hukham/2020 yang memperpanjang untuk kali kedua pemberlakukan PSBB di kawasan Bodebek dari 13 – 26 Mei 2020. Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2020 yang mengubah aturan main PSBB periode pertama dan perpanjangan pertama.

    “PSBB Bodebek resmi diperpanjang untuk kedua kalinya berlaku 13-26 Mei,” ujar juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad, Rabu, 13 Mei 2020.

    Terang Daud, tidak banyak perubahan signifikan aturan penerapan PSBB tahap pertama dan tahap kedua. Perbedaan paling krusial di Pergub 39/2020 Pasal 16 perihal pergerakan pekerja pemerintahan dan swasta

    Selain wajib bawa KTP, pekerja juga diharuskan membawa surat tugas dari kantor. Serta membawa surat bebas covid-19 dengan menunjukkan hasil negatif tes PCR dan rapid test.

    “Dengan PSBB ini kan perusahaan atau pabrik yang diizinkan buka harus menerapkan protokol kesehatan ketat, salah satunya menerapkan tes massif bagi karyawannya,” kata Daud.

    Sementara bagi pekerja yang tidak mewakili lembaga pemerintahan dan swasta, harus ada surat pernyataan di atas materai atas sepengetahuan lurah/kades. Selain pergerakan orang, juga diatur lebih spesifik aktivitas yang dibolehkan selama PSBB, terutama pengangkutan barang.

    Beberapa jenis pengangkutan barang yang diizinkan di antaranya logistik kebutuhan pemerintahan, diplomatik, sembako, pertanian peternakan perikanan, kebutuhan medis, barang kiriman, konstruksi dan industri strategis. “Semuanya ada 17 item,” kata Daud.

    Sementara untuk sanksi, Pergub 40 mengatur sanksi bagi para pelanggar. Di dalam Pergub yang baru ini dibuat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan social distancing dan penerapan protokol pencegahan covid-19.

    “Pergub ini juga memberikan kepastian hukum bagi warga di tengah PSBB ini,” ujar Daud.





    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id