comscore

Jalan Berliku Persoalan Sampah Yogyakarta yang Tak Kunjung Terurai

Ahmad Mustaqim - 13 Mei 2022 20:38 WIB
Jalan Berliku Persoalan Sampah Yogyakarta yang Tak Kunjung Terurai
Kondisi TSPT Piyungan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Yogyakarta: Persoalan pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi hangat dalam beberapa waktu terakhir. Namun, persoalan di wilayah timur Kabupaten Bantul itu sudah terjadi sejak sekitar sepuluh tahun terakhir.

"TPST Piyungan itu sudah overload sejak lama, 2014," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat itu, Sutarto, Senin, 3 Januari 2020.  
Jika ditarik dalam beberapa tahun belakangan, penutupan akses masuk TPST terjadi pada 31 Desember 2018. Saat itu sampah tak terelakkan menumpuk di berbagai titik. Apalag saat itu juga perayaan pergantian tahun 2018 ke 2019.

Penutupan juga terjadi lagi pada Minggu, 24 Maret 2019. Dalam rentang waktu tersebut, warga menuntut ganti rugi atas dampak yang dirasakan dan perbaikan akses jalan di sekitar TPST. Saat itu, Pemerintah DIY menyebut menganggarkan Rp500 juta untuk memperbaiki akses jalan. Namun, kondisi jalan saat ini sudah rusak di berbagai titik.

Setelah Maret 2019 itu, penutupan akses ke TPST Piyungan berulang kali dilakukan warga setempat. Berulang kali pula sampah di dua kabupaten dan satu kota itu tak bisa terbuang. Teranyar, pemblokiran akses masuk ke TPST Piyungan terjadi pada 7-12 Mei lalu. Ribuan ton sampah berserakan di berbagai titik.

Setelah akses masuk dibuka, gunungan sampah mulai terurai dan terbuang di TPST Piyungan. Pembukaan akses masuk itu terjadi usai adanya perundingan warga terdampak dengan perwakilan Pemerintah DIY pada 11 Mei lalu. Perundingan yang berlangsung sekitar lima jam itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, dari pembukaan akses hingga perbaikan tata cara pengelolaan sampah.

Baca: Blokir Dibuka, Pengangkutan Sampah ke TPST Piyungan Ditarget Rampung 3 Hari

Dinas LHK DIY sudah sejak beberapa tahun lalu menyatakan akan memperbaikan pengelolaan sampah di TPST Piyungan. Baik itu bermitra dengan swasta maupun investor.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah TPST Piyungan, DLHK DIY, Fauzan Umar pada 3 Februari 2020, mengatakan proses perbaikan pengelolaan sampah di TPST Piyungan bisa dilakukan dengan sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Ia menyebut rencana saat itu dalam tahap studi kelayakan. "Saat ini sedang dalam proses," kata Fauzan ketika itu.

Mitra yang diajak bekerja sama harus mampu mengelola sampah dengan baik dan bisa menjaga lingkungan. Rencana pengelolaan ketika itu juga telah disosialisasikan ke masyarakat sekitar.

Hingga sekitar dua tahun berlalu, rencana itu tak tampak jelas realisasinya. Pemblokiran akses jalan terjadi berulang kali, termasuk pada 2022 ini.

Pemerintah DIY kembali menjanjikan perbaikan pengelolaan sampah di TPST Piyungan merespon pemblokiran akses jalan untuk kendaraan pengangkut sampah bulan ini.

Koordinator Aksi Banyakan Bergerak, Herwin Arfianto, mewakili warga terdampak, menyatakan ada delapan poin kesepakatan hasil perundingan tertutup yang digelar dengan Pemerintah DIY.

Delapan poin kesepakatan itu di antaranya pemakaian teknologi dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan, menata aliran air limbah dari sampah agar tak mencemari lingkungan warga, melakukan kajian kebutuhan air bersih di sekitar tempat tinggal warga terdampak TPST, pembuangan sampah di zona transisi maksimal hanya sampai awal 2025, hingga penyediaan lahan untuk pengelolaan sampah tidak mencaplok lahan warga.

Herwin mengisyaratkan akan kembali memblokir akses jalan masuk TPST Piyungan, khususnya untuk kendaraan pengangkut sampah jika rencana dan janji itu diingkari. Sebelum itu dilakukan, ia berharap pemerintah bisa menepati kesepakatan hasil perundingan itu. Pihaknya akan mengutamakan mempertanyakan realisasi kesepakatan ke pemerintah sebelum melakukan penutupan akses ke TPST Piyungan.

"Juli 2022, itu akan kami cek secara berkala. Nanti kami bisa pertanyakan karena dari pihak pemerintah pun sudah membuka peluang untuk kita. Silakan kalau mau mengadu, silakan. Mengadu dulu, intinya secara baik-baik dulu," kata dia.

Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY, Kusno Wibowo, TPST Piyungan masih memakai lahan eksisting seluas 12,5 hektar. Kusno mengatakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY sudah lakukan optimalisasi dan penataan TPST Piyungan untuk membentuk timbulan sampah menjadi terasering dan mengoptimalkan kapasitas yang tersedia.

"Kementerian PUPR melalui BPPW DIY telah melaksanakan peningkatan kapasitas TPST Piyungan dengan melakukan penataan sel sampah membentuk terasering, optimalisasi Instalasi Pengolahan Lindi, dan perbaikan sarana prasarana di sel eksisting TPA Piyungan," kata Kusno di Yogyakarta, 10 Mei 2022 lalu.

Selain itu, kata dia, Pemerintah DIY juga melakukan pekerjaan berupa pemasangan pipa lindi, pekerjaan jalan inspeksi di sel eksisting, pemasangan listrik untuk instalasi pengolahan lindi, dan pekerjaan drainase permukiman di Dusun Bawuran, Kalurahan Sitimulyo. Di sisi lain, kapasitas lahan sel eksisting di TPST Piyungan setelah dilakukan optimalisasi tidak bisa menampung sampah hingga akhir tahun 2022 akibat jumlah timbulan sampah kian meningkat.

Menurut dia, pemerintah DIY berencana mengembangkan TPST Piyungan agar dapat terus beroperasi untuk mengelola sampah dari wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Ia menyebut ada dua rencana yang dipersiapkan, yakni mengolah berdasarkan teknologi dan pembangunan TPST transisi.

"Pengembangan ini direncanakan menggunakan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk proses pengembangan TPA (Tempat Pemprosesan Akhir) Regional Piyungan menggunakan skema KPBU saat ini sudah masuk dalam tahap penyiapan studi kelayakan Proyek KPBU dan direncanakan baru beroperasi di tahun 2026," kata dia.

Menurut dia, pengembangan TPST Piyungan dengan skema KPBU dengan merencanakan pembangunan TPA Transisi Regional Piyungan sebagai tempat pengolahan sampah baru karena tempat saat ini diperkirakan sudah tidak bisa menerima sampah di akhir tahun 2022. Menurutnya, pengembangan dengan skema KPBU baru beroperasi di tahun 2026.

TPA Transisi Regional Piyungan tersebut direncanakan memiliki luasan sekitar 2,1 hektare dan direncanakan mulai bisa operasi akhir Agustus 2022. Ia menyatakan penyiapan pelaksanaan pembangunan TPA Transisi itu membutuhkan tenaga kerja dan peralatan yang cukup banyak. Menurut dia, Pemerintah DIY berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan memaksimalkan partisipasi warga setempat.

Dinas PUP ESDM DIY, tambahnya, juga melaksanakan pengadaan lahan seluas 5,8 Ha di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo untuk pengembangan TPA Piyungan dengan skema KPBU pada TA 2022 dan TA 2023. Selain itu, juga pembangunan drainase permukiman TPA Piyungan di Dusun Banyakan dan Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo yang direncanakan pada tahun 2023.

(WHS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id