Pembangunan Frontage Road Sidoarjo Terganjal Pembebasan Lahan

    Syaikhul Hadi - 22 Januari 2020 17:59 WIB
    Pembangunan <i>Frontage Road</i> Sidoarjo Terganjal Pembebasan Lahan
    Ilustrasi - Medcom.id.
    Sidoarjo: Pembangunan Frontage Road (FR) di Kabupaten Sidoarjo masih terkendala pembebasan lahan. Pembangunan yang ditargetkan selesai pada 2021 mendatang terancam molor.

    "Masih on progress pembebasan tanah," ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah, Heri Susanto, Rabu, 22 Januari 2020.

    Menurut Heri, program pembangunan yang digagas sejak 2012 lalu masih terkendala pembebasan lahan. Hingga Desember 2019 kemarin, dari 254 bidang tanah masih ada sekitar 154 bidang tanah yang sudah dibebaskan.

    "Masih ada 100-an bidang tanah yang belum dibebaskan," tambah Heri.

    Menurut Heri pembebasan lahan proyek pembangunan FR sepanjang 9,2 kilometer seharusnya sudah tuntas pada 2020. Sehingga bisa segera dilakukan pengerjaan fisik untuk pembangunan.

    "Ini sebenarnya simultan. Mestinya setelah selesai dibebaskan harusnya fisik sudah dimulai, karena untuk pengerjaan fisik ini juga butuh dana besar, kami minta bantuan pemerintah melalui APBN," jelasnya.

    Sejatinya, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk sebagian  pembayaran penggantian lahan milik TNI AL di kawasan Gedangan. Hanya saja saat ini terganjal dengan adanya penangkapan Kepala Dinas PU Bina Marga Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih sebagai pengguna anggaran.

    Diakui, ada beberapa kendala dalam pembebasan tanah untu pembangunan FR. Bukan hanya tanah milik warga, melainkan sebagian besar tanah merupakan tanah milik PT. KAI.

    "Insyaallah tahun ini di sekitaran Juanda bisa dilakukan pembangunan fisik. Mulai dari arah Waru terputus di pabrik paku karena sebagian besar tanahnya milik PT. KAI. Terputus lagi di Sawotratap, meski ada sebagian yang sudah dibebaskan. Dan nanti bisa sambung ke arah Gedangan di lahan TNI yang sudah diserahkan," terangnya.

    Ia berharap, pembangunan fisik untuk FR bisa segera terealisasi. Mengingat, kondisi kemacetan di Sidoarjo sudah tak terelakkan lagi. Meski demikian, pembangunan fisik tersebut tidak bisa dilakukan jika masih terkendala pembebasan lahan.

    "Terutama tanah yang dikuasai Daop VIII PT. KAI, bukan hanya masalah tertentu, tapi harus ada penyelesaian dari kementerian yang membidangi. Karena di kawasan Waru sebagian besar lahannya milik PT. KAI. Sehingga harus diselesaikan," kata Heri.

    FR akan dibangun sepanjang 9,2 kilometer. Pembangunan ini melewati tanah milik warga di delapan desa di tiga kecamatan di Sidoarjo, yakni Waru, Gedangan, dan Buduran.  Disamping itu, ada sekitar 31 perusahaan dan sebagian tanah milik TNI AL yang juga terdampak pembangunan FR.

    Dalam pembangunan FR tersebut dibutuhkan anggaran senilai Rp160 miliar hingga tahap penyelesaian. Sedangkan Dinas PU PR yang sekarang berganti nama PU Bina Marga menganggarkan sebesar Rp5 miliar pertahunnya untuk proses pembangunan. 
     



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id