Disnaker Kabupaten Tangerang Hanya Mediator Soal UMK 2020

    Hendrik Simorangkir - 31 Oktober 2019 19:19 WIB
    Disnaker Kabupaten Tangerang Hanya Mediator Soal UMK 2020
    Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
    Tangerang: Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Banten, memprediksi kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2020 mencapai 9,51 persen. Disnaker tidak memberikan usulan ataupun patokan terkait kenaikan UMK.

    Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Jarnaji, mengatakan pihaknya mengklaim telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan UMK itu prediksi pihaknya karena sudah mengacu peraturan pemerintah.

    "Tetapi pada sidang dewan pengupahan nanti pemerintah hanya sebagai mediator dan fasilitator, kita tidak banyak mengambil keputusan biar saja Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja yang berdiskusi. Kalau berdasarkan peraturan itu kurang lebih kenaikan UMK sebesar 9,51 persen," kata Jarnaji saat dikonfirmasi, Kamis, 31 Oktober 2019. 

    Jarnaji menjelaskan prediksi besaran kenaikan UMK tersebut bukan berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti yang dilakukan buruh, namun berdasarkan inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai PP Nomor 78. Menurut Jarnaji jika kenaikan mencapai 9,51 persen maka UMK Kabupaten Tangerang menjadi Rp 4.206.682 dari UMK sebelumnya sebesar Rp 3.841.368.

    "Kemarin kita sudah melakukan survei dari serikat dan Apindo serta instansi pemerintah dan hasilnya penerapan UMK 2019 di 4 ribu perusahaan yang ada di wilayah ini memang masih banyak juga yang belum menerapkan UMK. Berbagai alasan dilontarkan karena prosesnya atau nilai jual dan lain sebagainya jadi masih berjalan begitu," jelas Jarnaji.

    Menurut Jarnaji rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 belum ada tanggapan baik dari pengusaha maupun buruh. Respon itu akan ada pada sidang penetapan UMK ditingkat daerah Kabupaten Tangerang, dan nantinya baik dari sisi buruh maupun pengusaha akan bersikeras menolak serta mendukung kenaikan UMK.

    "Ngotot itu biasalah, karena mereka mempunyai pemikiran dan perhitungan masing-masing. Kan dari serikat punya perhitungan begini dan dari perusahaan begini jadi kita sebagai pemerintah wajar saja, tapi setahu saya UMP yang ditetapkan pemprov ini belum ada reaksi," ungkap Jarnaji.

    Sementara Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Tangerang Ardi Kurniawan, menuturkan jika penetapan UMP hanya mengacu pada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi secara nasional, namun tidak relevan terhadap situasi dan kondisi inflasi serta pertumbuhan ekonomi di daerah. 

    "Jadi bagaimana kita tahu upah sekarang itu sudah KHL atau belum, tapi secara prinsip kami akan tetap harus survei karena bagaimana pun untuk mencapai angka itu harus survei sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan prediksi dari Disnaker Kabupaten Tangerang," kata Ardi.



    (DEN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id