Kejagung Kawal Program Bansos Kementerian Sosial hingga ke Daerah

    Al Abrar - 13 Januari 2021 15:01 WIB
    Kejagung Kawal Program Bansos Kementerian Sosial hingga ke Daerah
    Jaksa Agung Burhanuddin saat bertemu Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kejagung. Istimewa
    Jakarta: Kejaksaan Agung memastikan bakal mengawal Program Bantuan Sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah Pusat. Proses pendampingan bakal dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. 

    “Kami (Kejaksaan Agung) wajib melakukan pendampingan. Pendampingan ini adalah program nasional dan hukumnya wajib untuk kita lakukan pengamanannya,” kata Jaksa Agung Burhanuddin melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 13 januari 2021.

    Burhanuddin mengatakan proses pendampingan program bantuan sosial sudah berjalan sejak Menteri Sosial Tri Rismaharini menjabat Wali Kota Surabaya. Pendampingan dilakukan agar bansos tidak diselewengkan oleh oknum.

    Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pendampingan tidak hanya dilakukan di kantor dan apabila diperlukan, maka datang langsung ke lapangan. Sehingga apabila ada laporan tidak benar, Kementerian Sosial didampingi Kejaksaan Agung akan segera memprosesnya.

    Baca: Vaksinator di Papua Suntik Vaksin Covid-19 ke Diri Sendiri

    Dalam pendampingan ini, Risma mengatakan Kejaksaan Agung berperan dalam mengawal dirinya karena data Kementerian Sosial bukan hanya digunakan untuk keperluan internal saja. Tapi, data tersebut juga diserahkan kepada BPJS dan lembaga lainnya.

    “Saya takut kalau kemudian data tersebut tidak sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, saya meminta didampingi dalam hal apapun. Lalu, kalau ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, kami meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung sehingga saya tidak ada kesalahan,” kata Risma. 

    Menteri Sosial RI Tri Rismaharini juga meminta pendampingan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengecekan apabila ada suatu laporan masalah. 

    Selain dengan Kejaksaan Agung, Risma juga meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian terkait parameter kemiskinan. Sebab, kata Risma anggaran yang ada di Kementerian Sosial sangat besar dan dirinya tidak menginginkan pengelolaan keuangannya menjadi tidak benar. 

    “Maka itu kami meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung sehingga saya tidak ada kesalahan,” kata Risma.

    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id